Musi Banyuasin Perkuat Standardisasi Pelayanan Publik di Panggung Asia-Pasifik

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Rakor Kemendagri dan UCLG ASPAC di Jakarta menegaskan visi besar Bupati Toha Tohet. Pemkab Muba berkomitmen menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2026 sebagai instrumen pemenuhan hak dasar rakyat yang adaptif terhadap dinamika global.

JAKARTA, NUSALY – Di ruang pertemuan Hotel Bidakara Jakarta yang formal, Rabu (3/3/2026), Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sedang meretas jalan menuju standardisasi pelayanan publik kelas dunia. Keikutsertaan delegasi Muba dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diinisiasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bersama United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) menjadi sinyalemen kuat bahwa “Bumi Serasan Sekate” tidak ingin lagi hanya menjadi pemain lokal.

Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Di bawah arahan Bupati Musi Banyuasin, HM Toha Tohet SH, Musi Banyuasin sedang melakukan rekalibrasi terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tahun anggaran 2026. Mewakili Bupati, Pj Sekretaris Daerah Muba Drs Syafaruddin MSi dan Kepala Bappeda Muba Dr Mursalin SE MM hadir membawa misi khusus: menyinkronkan kebutuhan fundamental warga di pelosok desa dengan standar tata kelola internasional yang inklusif.

Melampaui Jerat Administrasi

Selama ini, SPM sering kali terjebak dalam persepsi sebagai tumpukan laporan administratif yang kering. Namun, Syafaruddin menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Toha Tohet, perspektif tersebut telah bergeser total. SPM diposisikan sebagai “kontrak sosial” antara pemerintah dan rakyat. Kehadiran Muba di forum internasional seperti UCLG ASPAC adalah upaya untuk memastikan bahwa kontrak tersebut tidak hanya dipenuhi, tetapi juga ditingkatkan mutunya.

“SPM bukan sekadar urusan laporan di atas kertas. Ini adalah instrumen utama untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi secara merata dan berkualitas. Kami harus memastikan bahwa setiap rupiah dalam anggaran 2026 memiliki dampak linear terhadap peningkatan kualitas hidup warga,” tegas Syafaruddin di sela-sela rakor.

Keterlibatan dalam jejaring Asia-Pasifik melalui UCLG ASPAC memberikan akses bagi Muba untuk mempelajari best practices dari kota-kota maju di kawasan tersebut. Syafaruddin menilai, tantangan global seperti perubahan iklim hingga digitalisasi birokrasi harus direspon dengan kebijakan lokal yang cerdas. Muba tidak hanya menyerap instruksi pusat, tapi juga berupaya melakukan akselerasi mandiri melalui pertukaran inovasi antar-daerah di level internasional.

Enam Pilar Hak Dasar Rakyat

Dalam teknis pelaksanaannya, penerapan SPM 2026 di Musi Banyuasin berfokus pada enam urusan wajib pelayanan dasar. Kepala Bappeda Muba, Dr Mursalin SE MM, merinci bahwa enam pilar tersebut adalah wajah asli kehadiran pemerintah di tengah masyarakat: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman umum, serta perlindungan sosial.

Mursalin menjelaskan bahwa Pemkab Muba saat ini sedang melakukan pemetaan mendalam agar capaian indikator pada keenam sektor ini tidak hanya bersifat kuantitatif. Evaluasi berkala dilakukan atas perintah langsung Bupati untuk memastikan kebijakan tidak hanya “bagus di laporan” tapi “dirasakan di lapangan”.

“Target kita jelas dan tidak bisa ditawar. Pelayanan publik harus semakin cepat, tepat, dan yang terpenting adalah merata. Komitmen Bapak Bupati HM Toha Tohet SH dan Bapak Wakil Bupati Abdur Rohman Husen adalah memastikan pembangunan berkelanjutan terintegrasi hingga ke tingkat lokal. Kita ingin standar yang kita bahas di Jakarta ini, benar-benar bisa dinikmati oleh warga di Lais, di Bayung Lencir, hingga ke pelosok terjauh Muba,” urai Mursalin.

Sinergi Global untuk Kekuatan Lokal

Kolaborasi dengan Kemendagri dalam rakor ini juga menjadi ajang penguatan kapasitas aparatur daerah. Dengan memahami dinamika kebijakan di tingkat pusat, Muba berupaya menghindari hambatan sinkronisasi anggaran. Syafaruddin menilai bahwa keterbukaan terhadap inovasi internasional adalah kunci, namun eksekusinya tetap harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.

Muba berambisi untuk menjadi percontohan daerah yang mampu mengawinkan disiplin fiskal dengan pemenuhan hak dasar rakyat secara progresif. Keberadaan Mursalin dan Syafaruddin di Jakarta adalah representasi dari mesin birokrasi Muba yang kini tengah dipacu untuk bekerja melampaui kebiasaan lama (business as usual).

Pada akhirnya, keterlibatan aktif dalam Rakor SPM dan UCLG ASPAC ini bukan sekadar perjalanan dinas. Ini adalah bagian dari strategi besar Bupati Toha Tohet untuk membawa Musi Banyuasin melompat lebih jauh. Dengan standardisasi yang matang untuk 2026, Muba sedang membangun fondasi agar setiap layanan dasar yang diberikan pemerintah bukan lagi dianggap sebagai “pemberian”, melainkan sebagai hak warga yang dilayani dengan standar kualitas tertinggi. (dhi)