Atasi Masalah MBG, Bupati OKI Bentuk Satgas Khusus

Daftar Isi

OKI, NUSALY – Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Isu seperti makanan basi, keterlambatan distribusi, hingga keluhan bahwa beberapa sekolah belum tersentuh program ini, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten OKI.

Menanggapi persoalan tersebut, Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki SE M.Si, tidak tinggal diam. Ia mengambil langkah cepat dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas memastikan program MBG berjalan tepat sasaran dan hidangan yang disajikan layak bagi para pelajar.

Bupati Muchendi menegaskan bahwa satgas akan bekerja secara profesional untuk memonitor pelaksanaan program. Ia memberikan peringatan keras bahwa setiap penyalahgunaan atau kecurangan akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Bila ada penyaluran MBG yang tidak sesuai aturan, pasti akan ditindak. Saya harus memastikan program MBG yang merupakan program strategis nasional terselenggara dengan baik dan benar,” pungkas Muchendi saat diwawancara insan pers, Kamis (21/9/2025).

Langkah Tegas Demi Kualitas dan Pemerataan

Pembentukan satgas ini menunjukkan keseriusan Pemkab OKI. HM Lubis SKM M.Kes, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda OKI yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas, menyebut OKI adalah daerah kedua di Sumsel yang membentuk satgas serupa. Ia menjelaskan bahwa satgas menuntut seluruh tenaga dapur MBG memiliki sertifikasi penjamin makanan sesuai standar kesehatan.

“Kami akan turun ke lapangan Senin nanti (25 Agustus). Dan kami akan setiap hari melakukan monitoring,” janji Lubis.

Selain memantau kualitas dan higienitas, satgas juga akan bertugas memastikan tidak ada tumpang tindih atau ketidaksesuaian sasaran. Hal ini merespons laporan dari Bupati Muchendi yang menemukan sekolah dengan jumlah murid sedikit di perkotaan Kayuagung yang belum pernah menerima program ini.

Untuk mendukung tugasnya, satgas yang terdiri dari personel lintas OPD ini akan membuka posko pengaduan di area perkantoran Bupati OKI. Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemkab OKI dalam mengawal program pemerintah pusat demi memastikan seluruh pelajar mendapatkan haknya. ***