Bupati Muchendi dan Ikhtiar Menata Hunian Warga di Akar Rumput

OKI, NUSALY – Mengawali kalender kerja tahun 2026, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Muchendi, memilih untuk menjauh dari hiruk-pikuk seremonial perkotaan. Ia justru masuk ke wilayah pelosok guna memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran.

Melalui agenda Safari Jumat di Desa Kuripan, Kecamatan Tanjung Lubuk, pada Jumat (2/1/2026), Muchendi mempertegas garis kebijakan pemerintahannya: pembangunan tidak boleh hanya menyentuh pusat kota, melainkan harus hadir di ruang-ruang privat warga yang paling membutuhkan.

Langkah ini menjadi refleksi penting bagi manajemen publik di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di tengah luas wilayah OKI yang mencapai lebih dari 18.000 kilometer persegi dengan sebaran 327 desa, tantangan konektivitas dan kesenjangan sosial menjadi isu struktural yang kronis.

Kehadiran langsung seorang kepala daerah di tingkat desa bukan sekadar protokoler, melainkan sebuah instrumen pengawasan kebijakan secara empiris.

“Kalau sudah didatangi langsung, insya Allah akan terkenang di hati. Meski tidak mungkin hadir ke seluruh 327 desa di OKI dalam waktu singkat, pemerintah tetap berupaya menghadirkan program pembangunan hingga ke tengah masyarakat secara merata,” ungkap Muchendi di hadapan warga setempat.

Membedah Realitas Hunian Tak Layak

Agenda Safari Jumat tersebut berubah menjadi momen intervensi kebijakan saat Bupati Muchendi menyaksikan langsung potret kemiskinan ekstrem yang masih tersisa.

Di Desa Kuripan, ia menemui Asmawati, seorang nenek lanjut usia yang menjalani hari-harinya dalam keterbatasan bersama anaknya yang berkebutuhan khusus.

Hunian Asmawati menjadi saksi bisu betapa mendesaknya percepatan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah tersebut. Atap bagian dapur yang berlubang membuat hunian itu rentan saat hujan mengguyur, membasahi lantai kayu yang kian lapuk termakan usia.

Meski Asmawati telah tercatat sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), aspek keamanan bangunan tempat tinggalnya masih luput dari sentuhan bantuan permanen.

“Kami tidak punya uang untuk memperbaiki rumah. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah,” ujar Asmawati dengan nada lirih.

Ungkapan ini menjadi potret nyata dari kelompok masyarakat yang berada dalam jebakan kemiskinan multidimensi, di mana bantuan tunai saja tidak cukup untuk memperbaiki kualitas hidup secara struktural.

Melihat kondisi tersebut, Bupati Muchendi langsung mengambil langkah taktis. Ia menginstruksikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) OKI untuk segera memasukkan rumah Asmawati dalam daftar prioritas program RTLH 2026.

“Agar dimasukkan dalam program RTLH sehingga bisa segera diperbaiki,” tegas Muchendi sembari menyerahkan bantuan tali asih sebagai langkah penanganan darurat.

Sinergi Lintas Sektor sebagai Solusi Cepat

Persoalan hunian tidak layak di OKI memang membutuhkan penanganan yang tidak biasa. Di lokasi berbeda pada desa yang sama, Bupati juga menyambangi rumah berukuran 2 x 3 meter yang dihuni oleh tiga bersaudara—Muhammad, Susi, dan Ratih.

Hunian yang jauh dari standar kelayakan ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah tentang pentingnya basis data terpadu kesejahteraan sosial yang lebih akurat.

Muchendi menyadari bahwa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata seringkali terbentur pada prosedur birokrasi yang memakan waktu. Oleh karena itu, ia mendorong skema sinergi lintas sektoral antara Pemerintah Kabupaten OKI dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Perbaikan akan diupayakan segera, terutama atap rumah yang mulai rusak serta struktur bangunan yang sudah tidak layak huni. Saya sudah berkoordinasi dengan Baznas OKI agar perbaikan bisa segera dilaksanakan, mengingat saat ini tengah musim hujan. Keluarga harus dapat tinggal dengan aman dan nyaman,” tutur Bupati Muchendi.

Model kolaborasi antara Dinas Perkim dan Baznas ini dipandang sebagai solusi “jalur cepat” (fast track) untuk menangani kasus-kasus kemanusiaan yang bersifat urgen.

Dengan memadukan dana APBD untuk program jangka panjang dan dana sosial Baznas untuk intervensi cepat, mata rantai birokrasi yang kaku dapat dipangkas demi keselamatan warga.

Menakar Dampak Pembangunan di Tahun 2026

Komitmen Bupati Muchendi di awal tahun ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten OKI. Pembangunan jalan desa yang telah mulai dirasakan warga Desa Kuripan hanyalah satu dari sekian banyak aspek konektivitas yang diperjuangkan.

Namun, Muchendi menegaskan bahwa infrastruktur jalan harus dibarengi dengan jaminan kelayakan hidup warganya.

Secara makro, upaya renovasi RTLH yang masif diharapkan mampu menurunkan angka beban pengeluaran masyarakat miskin sekaligus meningkatkan derajat kesehatan keluarga.

Rumah yang layak dengan ventilasi dan atap yang baik adalah investasi jangka panjang dalam menekan angka stunting dan penyakit menular di wilayah perdesaan.

Tahun 2026 diproyeksikan menjadi tahun akselerasi bagi Pemkab OKI dalam membenahi wajah desa-desanya. Dengan gaya kepemimpinan yang turun langsung ke lapangan (field-driven leadership), Bupati Muchendi mencoba meruntuhkan sekat antara pengambil kebijakan dan rakyatnya.

Bagi warga Desa Kuripan, kehadiran Bupati bukan sekadar kunjungan tamu dari kabupaten, melainkan sebuah harapan baru bahwa di tahun yang baru ini, rumah mereka tak lagi akan basah saat hujan menyapa.

(puputzch)