Musrenbang Rancangan RKPD OKI 2026 Digelar, Matangkan Prioritas Pembangunan Berbasis Visi Bupati dan Kebutuhan Stakeholder

KAYUAGUNG, NUSALY — Siklus tahunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memasuki tahapan penting hari ini. Musrenbang rancangan RKPD Kabupaten OKI tahun 2026 digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) OKI hari ini, dalam forum untuk mematangkan rancangan dan menyepakati program prioritas pembangunan daerah. Acara ini berlangsung di aula kantor Bappeda OKI di Kayuagung pada Rabu (30/4/2025) pukul 11.00 WIB.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) ini merupakan forum partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Maksud kegiatan ini adalah untuk memperoleh masukan dan saran dalam rangka mematangkan rancangan RKPD Kabupaten OKI tahun 2026. Sedangkan tujuan dari forum ini adalah menyepakati program prioritas pembangunan daerah Kabupaten OKI tahun 2026.

Peserta kegiatan kali ini berasal dari berbagai unsur, baik pemerintahan, swasta, akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, LSM, serta unsur lain yang dianggap relevan, menunjukkan luasnya partisipasi yang diharapkan.

Tahapan Penyusunan dan Target Penetapan RKPD

Kepala Bappeda OKI, Aidil Azwari SP M.Si, menyampaikan laporan mengenai proses penyusunan rancangan RKPD OKI tahun 2026 yang telah berjalan.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan rancangan RKPD Kabupaten OKI tahun 2026 telah melalui sejumlah tahapan panjang. Tahapan dimulai dengan musrenbang tingkat desa/kelurahan yang digelar pada Desember 2024 lalu. Ini menunjukkan perencanaan dimulai dari tingkat paling bawah.

Tahapan dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kecamatan pada tanggal 4–13 Februari 2025. Kemudian, dilaksanakan forum konsultasi publik pada 6 Maret 2025 untuk mendapatkan pandangan dari masyarakat luas.

Aidil Azwari menambahkan, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah juga telah digelar pada tanggal 17–20 Maret 2025 untuk penyelarasan program antar dinas. Dilanjutkan pembahasan pagu indikatif per perangkat daerah yang dilaksanakan pada 21–25 April 2025, menetapkan alokasi anggaran awal.

“Hari ini, 30 April 2025, kita laksanakan musrenbang tingkat kabupaten,” terang Aidil Azwari.

Forum musrenbang kabupaten ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan menjadi rancangan akhir sebelum tahapan evaluasi dan penetapan resmi dokumen RKPD 2026. Dokumen final RKPD ini sangat penting sebagai panduan kerja pemerintah daerah.

Lebih lanjut Aidil Azwari menyampaikan, bahwa rancangan RKPD tahun 2026 telah mengacu pada rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang saat ini sedang dalam proses penyempurnaan.

Dokumen RPJMD 2025–2029 tersebut memuat visi, misi, serta program prioritas bupati dan wakil bupati terpilih untuk lima tahun ke depan. Keterkaitan ini memastikan RKPD sejalan dengan prioritas jangka menengah.

RKPD 2026 akan ditetapkan dalam bentuk Perkada (Peraturan Kepala Daerah) paling lambat pada pekan pertama bulan Juli 2025. Penetapan ini memiliki implikasi hukum yang kuat.

Dokumen RKPD yang telah ditetapkan tersebut kemudian menjadi landasan dalam pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan rancangan APBD tahun anggaran 2026. Ini menunjukkan alur perencanaan menuju penganggaran.

Output kegiatan musrenbang ini diharapkan menghasilkan masukan dan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara musrenbang rancangan RKPD Kabupaten OKI Tahun 2026.

Masukan dapat disampaikan baik melalui kehadiran luring maupun melalui link yang disediakan, menunjukkan partisipasi digital juga dibuka. Aidil Azwari menandaskan, semua masukan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan.

Ia berharap semua peserta yang hadir dapat mengikuti acara ini sebaik-baiknya hingga selesai. Ia juga meminta kepada bupati agar dapat memberikan arahan sebagai acuan bersama dalam menyusun dan menyempurnakan rancangan RKPD OKI tahun 2026, sekaligus membuka secara resmi kegiatan musrenbang RKPD hari ini.

Arahan Bupati: Sinkronisasi dan Tata Kelola Anggaran Prudent

Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki SE M.Si, menyampaikan arahan penting dalam kegiatan musrenbang RKPD. Ia menyampaikan, bahwa kegiatan hari ini merupakan salah satu siklus penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Forum ini digelar setelah sebelumnya dilaksanakan forum konsultasi publik, menekankan aspek partisipatif. Dokumen rancangan RKPD yang disusun hari ini akan menjadi landasan utama untuk menyusun dan membahas KUA-PPAS serta menetapkan APBD tahun anggaran 2026. Ini menegaskan peran strategis RKPD dalam proses anggaran.

Bupati OKI menambahkan, dokumen ini juga harus disusun dengan mengacu pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKI tahun 2025–2029, yang saat ini masih dalam proses penyempurnaan.

Sebagai produk demokrasi, visi dan misi bupati dan wakil bupati merupakan janji bhakti kepada masyarakat selama lima tahun ke depan. Visi dan misi tersebut dituangkan dalam RPJMD yang menjadi panduan strategis untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu OKI Maju Bersama.

Langkah-langkah strategis untuk mencapai visi tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tujuh (7) program prioritas, yang merupakan implementasi langsung dari tujuh misi Bupati dan Wakil Bupati 2025–2030.

Tujuh program prioritas pembangunan OKI tahun 2026–2030 antara lain: Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, dan seni budaya. Penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Peningkatan ketersediaan pangan, air, dan energi di pedesaan.

Reformasi politik, hukum, dan birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Penurunan angka kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, pemuda, lansia, serta penyandang disabilitas. Menjamin pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Selanjutnya, jelas Bupati OKI, setiap program prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas pada masing-masing perangkat daerah yang memiliki sasaran terukur.

Sasaran inilah yang hari ini kita tajamkan, selaraskan, dan klarifikasi sesuai aspirasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga menjadi prioritas pembangunan tahun 2026. Ini menjelaskan bagaimana prioritas visi diwujudkan dalam kegiatan konkret.

Bupati OKI Muchendi Mahzareki menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, APBD tahun 2026 merupakan APBD yang disusun pada tahun pertama masa jabatan kepala daerah terpilih periode 2025–2030, sehingga memiliki peran penting dalam mewujudkan visi dan misi serta menjadi dasar pembangunan daerah dalam satu tahun ke depan.

Kedua, APBD tahun pertama ini berada dalam masa transisi kepemimpinan kepala daerah, sehingga harus mampu mengakomodasi program dan kegiatan kepala daerah baru, sekaligus melanjutkan program yang telah berjalan secara efektif.

Ketiga, saat ini kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, dengan tantangan seperti defisit anggaran, kebutuhan efisiensi, dan perlambatan ekonomi yang akan menjadi persoalan ke depan.

“Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam mengelola fiskal dan anggaran harus benar-benar prudent,” tegas Bupati OKI.

Beliau menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dan pengelolaan anggaran yang bijak. “Tidak boleh ada satu rupiah pun meleset dari rencana yang telah dibuat,” katanya.

“Dan semuanya harus sesuai skala prioritas,” tambahnya, menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan penetapan prioritas yang jelas dalam penggunaan anggaran.

Keempat, dalam penyusunan RPJMD dan setiap tahunnya RKPD, ia menekankan pentingnya sinkronisasi dengan rencana besar nasional dan provinsi.

“Sebagai contoh, pemerintah pusat sedang fokus pada swasembada pangan. Mereka membangun bendungan dan irigasi primer,” ujar Bupati OKI.

Beliau lantas mempertanyakan, “Lalu bagaimana dengan irigasi sekunder dan tersier? Sampai atau tidak airnya ke sawah-sawah masyarakat?” Ini menyoroti perlunya sinergi program dari hulu ke hilir.

Oleh karena itu, kata Bupati OKI, sinkronisasi dalam penyusunan RKPD tahun 2026 harus in line, harus seirama dengan program nasional dan provinsi. Beliau memperingatkan, jangan sampai pusat atau provinsi ke kanan, kita ke kiri, karena kita akan kehilangan momentum pembangunan.

Kelima, ia juga mengingatkan kepada kepala perangkat daerah bahwa di tengah keterbatasan anggaran, harus cerdas membangun komunikasi dan relasi dengan pemerintah pusat, provinsi, BUMN, maupun pihak swasta.

“Silakan ketuk pintu, kulo nuwun,” ajak Bupati OKI, menggunakan istilah Jawa untuk sopan santun bertamu.

Beliau berharap, siapa tahu ada program dari pihak eksternal yang bisa direalisasikan untuk masyarakat Ogan Komering Ilir. “Sekali lagi, kuncinya adalah komunikasi dan sinkronisasi,” tegas Bupati OKI lagi, mengulang pentingnya dua faktor kunci tersebut dalam menarik sumber daya.

Keenam, ia menegaskan bahwa program yang disusun harus berorientasi pada hasil dan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat. Penganggaran tidak boleh dibagi rata ke semua dinas sehingga tidak ada skala prioritas yang jelas.

“Jangan sampai anggaran hanya untuk rutinitas, seremonial, atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan tahun sebelumnya yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” pesannya.

Penganggaran harus produktif dan menghasilkan return ekonomi. Semua harus dikalkulasi, dihitung, lalu dieksekusi, katanya, menekankan pentingnya perencanaan berbasis kinerja dan dampak.

Ketujuh, program yang disusun harus tepat sasaran dan strategis. Artinya, manfaat dari APBD maupun APBN harus benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai anggaran untuk stunting, misalnya, justru habis untuk rapat-rapat atau studi banding,” tegas Bupati OKI. Beliau menekankan kembali, kuncinya adalah anggaran yang berdampak, bukan hanya habis pada proses atau kegiatan yang tidak menyentuh masyarakat.

Selain itu, Bupati OKI mengungkapkan bahwa persoalan krusial yang masih dihadapi saat ini adalah infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, yang sebagian besar mengalami kerusakan. “Padahal, infrastruktur ini merupakan kebutuhan dasar,” ujarnya.

Infrastruktur penting karena ia menghubungkan konektivitas antar wilayah, mempermudah mobilitas orang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejak dilantik, bahkan sebelum dilantik, kata Bupati OKI, ia bersama Wakil Bupati Supriyanto telah melakukan lobi ke berbagai pihak, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat, agar ada solusi atas persoalan infrastruktur ini.

Oleh sebab itu, Bupati OKI berharap musrenbang ini bisa menjadi sekrup penyambung antara agenda pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten.

Semuanya harus in line, seirama, dan tepat sasaran, agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat. “Semuanya harus in line, seirama, dan tepat sasaran, agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat,” pungkas Bupati OKI.

Musrenbang rancangan RKPD OKI 2026 digelar hari ini sebagai tahapan krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah untuk satu tahun ke depan.

Forum ini menghasilkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan arahan strategis dari Bupati H Muchendi Mahzareki yang menekankan pentingnya perencanaan yang prudent, berorientasi hasil, tersinkronisasi dengan program nasional/provinsi, serta fokus pada penyelesaian persoalan mendasar seperti infrastruktur demi mewujudkan OKI Maju Bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (dhi)