PGK OKI Pertanyakan Kinerja Lamban Damkar dan Misteri Hilangnya Fungsi Armada Mini

KAYUAGUNG, NUSALY — Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melayangkan rapor merah terhadap kinerja kedinasan Pemadam Kebakaran (Damkar) setempat.

Kritik tajam ini dipicu oleh rentetan musibah kebakaran di pemukiman padat Kecamatan Kayuagung yang gagal ditangani secara cepat, serta misteri mengenai keberadaan armada kecil yang seharusnya menjadi solusi bagi wilayah sulit dijangkau.

Musibah kebakaran di Kelurahan Kayuagung Asli pada Minggu malam (21/12/2025) menjadi titik didih kemarahan publik. Berdasarkan pemantauan dan aspirasi masyarakat, armada pemadam kebakaran dinilai sangat lamban mencapai lokasi.

Hal yang paling fatal adalah munculnya dugaan bahwa mobil pemadam tiba dalam kondisi tangki kosong, sehingga harus melakukan pengisian air terlebih dahulu saat api sudah melalap bangunan warga.

Respons Lambat dan Kelalaian Prosedural

Ketua DPD PGK OKI, Rivaldy Setiawan, SH, menyatakan bahwa pola keterlambatan ini merupakan indikasi kuat adanya manajemen internal yang buruk di tubuh Damkar OKI.

Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) kesiapsiagaan di markas komando patut dipertanyakan jika petugas gagal merespons laporan dalam hitungan menit yang krusial.

“Masyarakat sangat kecewa. Mobil pemadam datang saat api sudah membesar dan menghanguskan segalanya. Informasi warga menyebutkan mobil harus isi air dulu. Ini sangat memprihatinkan, bagaimana mungkin instansi pemadam kebakaran tidak siaga air di markasnya sendiri? Ini bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan kelalaian profesional,” tegas Rivaldy, Senin (22/12/2025).

PGK OKI menilai, alasan klasik mengenai hambatan jalan sempit seharusnya tidak lagi menjadi pembenaran atas kerugian harta benda warga, mengingat pemerintah daerah sebelumnya sudah mengklaim memiliki solusi untuk persoalan tersebut.

Ke Mana Armada Damkar Mini?

Fokus kritik PGK OKI juga menyasar pada raibnya fungsi armada “Damkar Mini” beroda tiga yang pernah diluncurkan Pemkab OKI pada Desember 2021. Saat itu, pengadaan tiga unit kendaraan khusus tersebut dimaksudkan untuk menembus jalan-jalan sempit di wilayah seperti Kayuagung yang mustahil dijangkau truk besar.

Rivaldy menyoroti bahwa di saat terjadi kebakaran di lorong pemukiman padat yang sempit, armada mini berkapasitas 500 liter tersebut justru “entah ke mana” dan tidak pernah terlihat dioperasikan.

Padahal, alat tersebut dibiayai oleh dana publik dengan janji akan menjadi garda terdepan dalam menekan waktu tanggap (response time).

“Kami mempertanyakan keberadaan armada mini itu sekarang. Mengapa saat terjadi kebakaran di gang sempit ibu kota kabupaten, alat itu tidak difungsikan? Apakah alat itu rusak, tidak dirawat, atau petugasnya tidak ada? Damkar Mini ini jangan hanya jadi pajangan di kantor kecamatan sementara rakyat kehilangan tempat tinggal karena api tak teratasi,” ujar Rivaldy dengan nada tajam.

Tuntutan Audit dan Ancaman Unjuk Rasa

Atas kegagalan fungsi layanan publik ini, DPD PGK OKI menuntut klarifikasi resmi dan terbuka dari pimpinan Satpol PP dan Damkar OKI. PGK mendesak adanya transparansi mengenai prosedur kesiapan air di setiap armada dan laporan status fisik armada Damkar Mini yang dinilai mangkrak.

Rivaldy menegaskan bahwa kritik ini adalah peringatan keras. Jika tidak ada penjelasan rasional dan langkah pembenahan konkret dalam waktu dekat, PGK OKI menyatakan akan menempuh opsi aksi unjuk rasa (UNRAS).

Langkah tersebut diambil untuk mendesak evaluasi total terhadap manajemen Damkar OKI demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban akibat lambannya birokrasi bencana.

Publik kini menanti apakah sistem tanggap darurat di OKI akan benar-benar diperbaiki atau tetap dibiarkan tumpul di tengah ancaman kebakaran yang terus mengintai.

(dhi)