Kayuagung, NUSALY.COM – Dalam menjaga kredibilitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 2024, Bawaslu OKI terus memperkuat pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara. Fokus pengawasan dititikberatkan pada tahap krusial di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Langkah ini menunjukkan komitmen Bawaslu OKI dalam memastikan bahwa proses Pemilu berlangsung secara transparan dan adil.
Pentingnya Rekapitulasi yang Transparan
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu OKI, Syahrin, menegaskan bahwa manipulasi suara adalah pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Ia menyatakan bahwa pihaknya bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) telah mengambil langkah-langkah untuk memantau langsung pelaksanaan rekapitulasi suara di PPK.
“Memanipulasi suara rakyat adalah kejahatan demokrasi. Karena itu, kami melakukan pengawasan ketat agar setiap tahapan rekapitulasi dapat berjalan transparan dan sesuai aturan,” ujar Syahrin saat ditemui di Kecamatan Jejawi, Jumat (29/11/2024).
Syahrin juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan ini. Ia percaya bahwa partisipasi masyarakat dapat mengurangi potensi pelanggaran yang dapat terjadi selama proses rekapitulasi.
“Rekapitulasi suara harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan sesuai hukum agar segala bentuk penyimpangan dapat dicegah,” tegasnya.
Pengawasan Ketat di Setiap Tahapan
Bawaslu OKI menerapkan strategi pengawasan berlapis mulai dari tahap pemungutan suara di TPS hingga rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten. Setiap keberatan atau protes yang diajukan oleh saksi selama proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan akan ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kami memastikan bahwa keberatan dari saksi akan diselesaikan di tingkat Kecamatan sehingga tidak ada masalah yang berlarut hingga tingkat Kabupaten,” jelas Syahrin.
Proses pengawasan juga dilakukan secara mendetail, termasuk memonitor pergerakan kotak suara dari TPS ke Kecamatan, kemudian ke Kabupaten. Pengawasan melekat ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau manipulasi suara selama proses distribusi.
“Pergerakan kotak suara diawasi secara ketat. Dari TPS hingga Kabupaten, kami menyiapkan tim yang bekerja secara bergantian untuk memastikan pengawasan berjalan optimal,” tambahnya.
Laporan Pelanggaran dan Harapan untuk Pilkada Bersih
Sejauh ini, Bawaslu OKI belum menerima laporan pelanggaran yang signifikan selama proses pungut hitung maupun rekapitulasi suara. Hal ini dianggap sebagai indikasi positif bahwa proses Pilkada berjalan lancar dan sesuai dengan harapan.
“Kami berharap tidak ada laporan pelanggaran hingga akhir proses Pilkada. Dengan begitu, hasil Pemilu dapat diterima oleh seluruh masyarakat OKI,” ujar Syahrin.
Dalam pelaksanaan pengawasan, anggota Bawaslu OKI seperti Didi Masda Riandri dan jajaran staf lainnya juga turut terlibat aktif. Tim Bawaslu mendokumentasikan setiap proses rekapitulasi, termasuk pleno di PPK, untuk memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran.
Tantangan Pengawasan Pilkada di OKI
Kabupaten OKI memiliki tantangan geografis yang cukup besar dalam penyelenggaraan Pilkada, mengingat wilayahnya yang luas dan terdiri dari berbagai desa yang sulit dijangkau. Kondisi ini dapat menjadi hambatan dalam distribusi logistik dan pengawasan secara langsung.
Namun, Bawaslu OKI menunjukkan dedikasi tinggi dengan mengerahkan sumber daya yang ada untuk mengatasi tantangan ini. “Kami sadar kondisi geografis ini sulit, tetapi tidak ada alasan untuk mengabaikan pengawasan. Setiap suara rakyat harus dihitung secara sah dan adil,” ujar Syahrin.
Membangun Kepercayaan Publik Melalui Transparansi
Bawaslu OKI juga berupaya membangun kepercayaan publik terhadap proses Pemilu melalui keterbukaan informasi. Semua tahapan rekapitulasi suara dipastikan dapat diakses oleh pihak terkait, termasuk saksi dan masyarakat.
Dengan keterbukaan ini, Bawaslu berharap dapat mengurangi potensi konflik pasca-Pemilu yang sering kali terjadi akibat ketidakpuasan terhadap hasil rekapitulasi.
“Transparansi adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik. Kami ingin memastikan bahwa Pilkada ini menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat,” kata Syahrin.
Bawaslu OKI menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas Pilkada 2024 melalui pengawasan yang ketat dan transparan di setiap tahapan. Dengan strategi pengawasan yang matang, partisipasi masyarakat, serta keterbukaan informasi, diharapkan proses Pemilu ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti.
Dalam konteks demokrasi, kejujuran dan keterbukaan menjadi pilar utama yang harus dijaga. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu OKI menjadi bukti nyata bahwa mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga berperan aktif dalam melindungi suara rakyat. Dengan pengawasan yang solid, Pilkada 2024 diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang kredibel dan sesuai dengan kehendak masyarakat OKI. (dhi)
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
