Sekolah Rakyat dan Ambisi Negara Memutus Rantai Kemiskinan Terstruktur

JAKARTA, NUSALY — Pendidikan sering kali menjadi hak istimewa yang sulit dijangkau oleh mereka yang berada di garis kemiskinan ekstrem. Menjawab tantangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis untuk mengubah nasib anak bangsa yang sempat kehilangan harapan. Di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026), Presiden menegaskan bahwa keberanian negara mengambil langkah ini adalah jawaban atas kebutuhan mendesak rakyat kecil.

“Sekolah berasrama ini diperuntukkan bagi mereka yang dari keluarga tertinggal, yang mungkin selama ini tidak punya harapan. Ini adalah langkah nyata negara hadir,” ujar Presiden Prabowo. Program ini dirancang khusus bagi anak-anak yang terputus dari layanan pendidikan formal agar kembali mendapatkan hak belajar dalam lingkungan yang layak dan protektif.

Kurikulum Adaptif dan Skema Guru Spesialis

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bertindak sebagai jangkar akademik dalam program ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan menjadi “warga kelas dua” dalam sistem pendidikan nasional. Sebaliknya, sekolah ini menerapkan kurikulum multi-entry dan multi-exit yang sangat adaptif terhadap latar belakang siswa yang beragam.

“Kami menyiapkan kurikulum khusus dan skema guru yang dibekali pelatihan spesialis. Secara akademik, Sekolah Rakyat harus berjalan selaras dengan standar sekolah umum, namun dengan pendekatan yang lebih inklusif,” jelas Abdul Mu’ti. Para guru yang diterjunkan mayoritas adalah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah melewati pembekalan khusus bersama Kementerian Sosial.

Sinergi Lintas Sektoral demi Keberlanjutan

Salah satu kunci kekuatan Sekolah Rakyat terletak pada sinergi antar-lembaga. Selain aspek pedagogis dari Kemendikdasmen, penguatan kapasitas kepala sekolah juga melibatkan kolaborasi dengan kementerian terkait guna memastikan tata kelola asrama yang manusiawi dan produktif.

Abdul Mu’ti optimistis bahwa sekolah ini akan menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda untuk melampaui keterbatasan ekonomi mereka. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan kurikulum yang menjawab kebutuhan zaman, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi katalisator dalam memutus mata rantai kemiskinan terstruktur di Indonesia. Langkah di Banjarbaru ini diharapkan menjadi blueprint yang akan diduplikasi secara nasional guna menjamin keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

(dhi)