Pemerintah Kota Palembang menolak sekadar berpuas diri pada capaian administratif dan memilih fokus mengunci akuntabilitas belanja publik untuk sektor pendidikan serta kesehatan.
PALEMBANG, NUSALY – Pemerintah Kota Palembang kembali mengukuhkan kredibilitasnya dalam sistem tata kelola keuangan negara.
Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini sukses mempertahankan predikat tertinggi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tertinggi atas kepatuhan standar akuntansi pemerintahan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Rio Tirta, kepada Wali Kota Palembang, H. Ratu Dewa. Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini berlangsung khidmat di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Selasa (9/6/2026).
Merespons pencapaian tersebut, Ratu Dewa dengan tegas menyatakan bahwa opini WTP bukanlah sebuah piala akhir untuk dipamerkan secara seremonial.
Sebaliknya, predikat ini merupakan beban amanah berat yang harus dijawab dengan implementasi anggaran yang semakin bersih, transparan, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat bawah.
Anggaran adalah harapan anak sekolah
Di hadapan jajaran auditor negara, Ratu Dewa membawa narasi humanis dengan menegaskan bahwa setiap lembar angka yang tertuang dalam dokumen APBD memiliki keterkaitan langsung dengan denyut nadi kehidupan warga Palembang.
Pemerintah daerah tidak boleh terjebak dalam angka-angka statistik serapan tanpa melihat dampak riil di lapangan.
Wali Kota mengilustrasikan bahwa ketika birokrasi berbicara tentang pos anggaran pendidikan, hal itu sesungguhnya merepresentasikan harapan anak-anak kurang mampu di pinggiran kota untuk mendapatkan fasilitas sekolah yang layak.
Begitu pula dengan anggaran kesehatan, yang menjadi jaminan bagi para orang tua agar anak-anak mereka bisa tumbuh sehat dengan proteksi medis yang memadai.
“Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui integritas dan akuntabilitas yang nyata. Setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang dirasakan manfaatnya,” ujar Ratu Dewa mengunci komitmennya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Palembang memastikan akan langsung mengadopsi seluruh rekomendasi dan catatan masukan yang diberikan BPK selama proses audit pembukuan. Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan jangkar utama untuk memperkuat sistem pengendalian internal jajaran OPD.
BPK ingatkan daerah jangan terlena
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel, Rio Tirta, menjelaskan bahwa opini WTP merupakan bentuk pernyataan profesional dan objektif dari auditor mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Proses audit dilakukan melalui mekanisme yang sangat ketat, panjang, dan memiliki tanggung jawab hukum yang besar.
Oleh karena itu, BPK mengingatkan dengan keras agar seluruh kepala daerah yang berhasil meraih predikat WTP tidak cepat merasa puas atau terlena.
Capaian ini justru harus menjadi bahan bakar evaluasi berkala untuk terus membenahi celah-celah kebocoran anggaran di tingkat tapak daerah.
Selain Kota Palembang, momentum penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 kali ini juga mencatat keberhasilan serupa bagi sejumlah wilayah tetangga di Sumatera Selatan yang sukses mengantongi predikat WTP, di antaranya adalah Pemerintah Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, serta Kabupaten Ogan Ilir. (desta)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
