Dokumen KPK mencatat lonjakan nilai properti, penambahan lokasi tanah di Ogan Ilir, hingga kemunculan utang Rp 1,44 miliar pada laporan terbaru.
PALEMBANG, NUSALY – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menunjukkan perubahan besar pada komposisi aset dalam dua tahun terakhir. Dokumen tersebut menjadi salah satu data yang digunakan Himpunan Aktivisme Muda Sumatera Selatan (HAMASS) dalam aksi unjuk rasa mereka di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/7/2026).
Berdasarkan dokumen resmi yang diakses dari portal e-LHKPN KPK, pergeseran signifikan pada profil kekayaan Aprizal mulai terlihat dari perbandingan laporan periodik 2023 dan 2024. Dalam kurun dua tahun pelaporan, jumlah aset tanah dan bangunan yang dicantumkan bertambah enam objek, sementara laporan terakhir mulai mencatat kewajiban utang yang sebelumnya tidak pernah muncul.
Pada laporan 2023 saat menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang total harta bersihnya tercatat Rp 3,47 miliar tanpa utang, dengan aset utama berupa satu unit tanah dan bangunan di Palembang senilai Rp 3,15 miliar. Namun, pada laporan 2024 setelah menjabat Sekda total kekayaannya melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp 6,94 miliar, juga tanpa catatan utang.
Pola penumpukan properti hingga kemunculan utang
Penelusuran rincian dokumen menunjukkan bahwa hampir seluruh kenaikan kekayaan tersebut terpusat pada kelompok aset tanah dan bangunan. Nilai sektor properti ini melonjak dari Rp 3,15 miliar menjadi Rp 6,30 miliar.
Peningkatan tersebut didorong oleh dua hal: penyesuaian nilai rumah utama di Kota Palembang yang naik dari Rp 3,15 miliar menjadi Rp 5,12 miliar, serta munculnya enam objek tanah baru di Kabupaten Ogan Ilir dengan total nilai sekitar Rp 1,18 miliar. Hal ini membuat jumlah kepemilikan aset propertinya bertambah dari semula satu objek menjadi tujuh objek.
Dinamika laporan keuangan pejabat Pemkot Palembang ini bergerak makin kompleks pada LHKPN periodik 2025 yang disampaikan ke KPK pada 17 Maret 2026. Meski total nilai aset kotornya terus bertambah hingga menyentuh Rp 7,34 miliar, total kekayaan bersih Aprizal justru menurun menjadi Rp 5,90 miliar.
Penurunan nilai kekayaan bersih tersebut terjadi seiring kemunculan catatan kewajiban utang baru sebesar Rp 1,44 miliar pada laporan 2025.
Rangkaian perubahan data dalam dokumen resmi negara tersebut menjadi salah satu dasar HAMASS menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Kami meminta KPK menelusuri asal-usul perubahan harta tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Ketua Umum HAMASS Rahmat Hidayat.
Dokumen LHKPN tidak menjelaskan penyebab perubahan nilai maupun asal-usul penambahan aset-aset tersebut. Informasi mengenai latar belakang perubahan nilai properti hingga kemunculan utang hanya dapat diperoleh melalui penjelasan penyelenggara negara yang bersangkutan.
Hingga berita ini ditulis, Redaksi NUSALY.COM masih mengupayakan konfirmasi kepada Sekda Kota Palembang Aprizal Hasyim mengenai latar belakang perubahan komposisi aset, penambahan objek tanah di Ogan Ilir, serta pencatatan utang dalam LHKPN 2025. (dhi)
