DPD RI Usulkan 9 Daerah Otonomi Baru di Sumsel, Termasuk Provinsi Sumsel Barat

PALEMBANG, NUSALY — Sebanyak sembilan daerah otonomi baru (DOB) diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk pemekaran daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Daftar DOB tersebut disampaikan saat finalisasi draft Daftar Usulan Pembentukan DOB DPD RI, yang mencakup 1 provinsi dan 8 kabupaten/kota.

“Rencananya usulan ini akan kami sampaikan secara langsung kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di Istana Wakil Presiden dalam rangka pembahasan penataan daerah. Mohon doanya, semoga ikhtiar ini berhasil,” ujar Anggota Komite 1 DPD RI Jialyka Maharani dalam keterangan resminya, Rabu (9/7/2025).

Dalam keterangannya, usulan 7 kabupaten DOB adalah Kikim Area, Pantai Timur, Banyuasin Timur, Musi Banyuasin Timur, Gelumbang, Banyuasin Tengah, dan Musi Ilir. Untuk pemekaran kota, pihaknya mengusulkan Kota Baturaja. Sedangkan usulan provinsi, DOB yang diusulkan adalah Sumsel Barat.

Cakupan Wilayah Sumsel Barat dan Harapan Pencabutan Moratorium

DOB Provinsi Sumsel Barat diketahui mencakup 7 kabupaten/kota. Untuk wilayah kabupaten, akan meliputi Lahat, Empat Lawang, Muara Enim, PALI, Musi Rawas (Mura), dan Musi Rawas Utara (Muratara). Sementara itu, wilayah kota terdiri dari Pagar Alam dan Lubuklinggau.

Menurut anggota DPD RI asal Sumsel ini, Komite 1 DPD RI setiap tahunnya konsisten memperjuangkan aspirasi daerah, salah satunya adalah pembentukan DOB ini. “Salah satu usulan daerah otonom baru dari Sumsel yakni Pantai Timur telah disetujui bersama 65 DOB lainnya dengan diterbitkan surat Presiden No R-66/Pres/12/2013, namun terhalang karena adanya kebijakan moratorium,” ungkap Jialyka, menyoroti kendala yang dihadapi.

Secara keseluruhan, Komite 1 DPD RI telah menyampaikan 186 usulan DOB dari seluruh Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 23 kota, menunjukkan tingginya aspirasi daerah untuk pemekaran wilayah. Usulan ini diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik serta percepatan pembangunan di daerah-daerah yang diusulkan. (InSan)