Pustu Laya Menambah Daftar Panjang Monumen Kesehatan Kosong di OKU

Skandal perencanaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu kian meluas dengan temuan kondisi Pustu Laya yang setali tiga uang dengan Pustu Pusar. Meski anggaran negara sebesar Rp 911 juta telah dikucurkan, gedung medis ini nyatanya berdiri tanpa alat kesehatan, tanpa aktivitas pelayanan, dan diperparah dengan ketiadaan akses jalan, mempertegas adanya duplikasi kegagalan birokrasi yang bersifat sistemik.

BATURAJA, NUSALY – Harapan warga Desa Laya, Kecamatan Baturaja Barat, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih dekat nampaknya harus tertunda dalam waktu yang tidak ditentukan. Gedung Puskesmas Pembantu (Pustu) Laya yang baru saja rampung, kini menambah deretan aset daerah yang telantar dan tidak berfungsi sejak hari pertama pembangunan dinyatakan selesai.

Kondisi Pustu Laya menjadi potret buram yang mengulang ironi Pustu Pusar. Berdasarkan dokumen tender, proyek ini menelan biaya Rp 911.166.238 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025. Namun, pantauan di lapangan menunjukkan gedung tersebut hanya berupa cangkang fisik yang kosong melompong tanpa perangkat medis (alkes) maupun furnitur penunjang layanan.

Dua Desa Satu Masalah

Kemiripan antara Pustu Laya dan Pustu Pusar menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan OKU selaku pengguna anggaran gagal belajar dari kesalahan perencanaan sebelumnya. Jika di Desa Pusar persoalan utama adalah ketiadaan alkes, di Desa Laya persoalannya berlapis: gedung tak berpenghuni itu juga terisolasi karena akses jalan menuju lokasi belum tersedia.

Kepala Desa Laya, Komarudin MZ, mengonfirmasi bahwa selain gedung yang belum bisa diserahkan karena masa pemeliharaan, warga juga masih harus menunggu hingga tahun 2026 atau 2027 hanya untuk mendapatkan kepastian akses jalan. Secara administrasi, lahan jalan tersebut bahkan belum dialihkan menjadi aset pemerintah daerah.

Kegagalan Berulang yang Terencana

Pembangunan gedung medis tanpa menyertakan alat kesehatan dan aksesibilitas merupakan anomali besar dalam manajemen proyek publik. Nilai HPS sebesar Rp 928.518.575 yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Chairi Atmaja seolah hanya berfokus pada pemenuhan target fisik konstruksi semata.

Hal ini memicu pertanyaan kritis mengenai efektivitas pengawasan anggaran di internal Pemerintah Kabupaten OKU. Pembangunan yang dilakukan secara parsial—membangun gedung namun membiarkannya kosong dan terisolasi—berpotensi menciptakan pemborosan keuangan negara karena bangunan yang tidak terawat cenderung mengalami degradasi fisik sebelum sempat digunakan.

Menagih Akuntabilitas Dinas Kesehatan

Kondisi di Laya dan Pusar menunjukkan adanya mata rantai yang terputus antara penyediaan infrastruktur dan operasionalisasi layanan. Dinas Kesehatan OKU tidak bisa lagi berlindung di balik alasan keterbatasan anggaran daerah untuk pengadaan alkes, jika sejak awal mereka menyetujui pembangunan gedung baru tanpa kepastian perangkat pendukungnya.

Masyarakat kini tidak hanya menanti janji operasional di bulan Mei, tetapi juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap cara kerja birokrasi dalam merencanakan fasilitas publik.

Tanpa langkah nyata, gedung Pustu Laya dan Pusar hanya akan menjadi monumen kegagalan pelayanan publik yang dibayar mahal dengan uang rakyat, namun hanya mampu memberikan layanan dalam bentuk pemandangan gedung kosong di tengah semak belukar. (Jum Radit)