Optimalisasi DBH Migas, Upaya Banyuasin Tingkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pangkalan Balai, NUSALY.COM – Pemerintah Kabupaten Banyuasin tengah mengkaji formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). DBH Migas merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang vital bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuasin, Erwin Ibrahim, mengungkapkan bahwa formulasi DBH Migas masih dalam tahap pembahasan. “Formulasi DBH Migas untuk daerah penghasil masih dibahas. Tren bagi hasilnya cukup baik karena setiap tahun ada peningkatan,” ujar Erwin pada Rabu (4/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Erwin setelah mengikuti pertemuan Forum Sekda Sumbagsel bersama SKK Migas di Bandar Lampung pada Selasa (3/12/2024). Forum tersebut dihadiri oleh seluruh Sekda dan instansi terkait di wilayah Sumbagsel, khususnya daerah penghasil migas.

DBH Migas: Motor Penggerak Pembangunan Daerah

Erwin menjelaskan bahwa DBH Migas merupakan potensi pendapatan daerah yang sangat penting bagi Kabupaten Banyuasin. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Baik untuk infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan diberbagai bidang di Banyuasin,” katanya.

Harapan Peningkatan DBH Migas dan Kesejahteraan Masyarakat

Erwin berharap peningkatan DBH Migas pada tahun ini dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, potensi DBH migas yang optimal dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Banyuasin.

Forum Sekda Sumbagsel dan SKK Migas

Dalam forum tersebut, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Anggono Mahendrawan, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan SKK Migas dalam pengelolaan kegiatan hulu migas di wilayah Sumbagsel.

“Dihadiri Sekda se-Sumbagsel khusus daerah penghasil migas,” ungkap Anggono.

Pemanfaatan DBH Migas untuk Pembangunan Daerah

DBH Migas merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah penghasil migas. Dana ini dialokasikan berdasarkan beberapa faktor, seperti volume produksi migas, harga minyak dunia, dan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan DBH Migas sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di daerahnya. Beberapa sektor yang umumnya menjadi prioritas dalam pemanfaatan DBH Migas antara lain:

• Infrastruktur: Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.
• Pendidikan: Peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan sekolah, dan pemberian beasiswa.
• Kesehatan: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pembangunan puskesmas dan rumah sakit.
• Pengentasan kemiskinan: Pemberian bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan DBH Migas

Dalam mengelola DBH Migas, pemerintah daerah harus mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana DBH Migas dialokasikan dan digunakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik mengenai pengelolaan DBH Migas.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan

Selain pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan DBH Migas. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pemanfaatan DBH Migas dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

DBH Migas merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan DBH Migas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan DBH Migas dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah. ***