Sumatera Selatan Siapkan Skenario Pengurai Macet dan Kendali Harga Jelang Lebaran

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mematangkan kesiapan infrastruktur jalan dan stabilitas pasokan pangan menyusul kebijakan “Work From Anywhere” nasional. Antisipasi lonjakan inflasi dan kerawanan bencana di jalur mudik menjadi prioritas eksekusi di lapangan.

PALEMBANG, NUSALY – Di dalam Ruang Sumsel Command Center, Palembang, Senin (9/3/2026), Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra menyimak dengan saksama deretan angka dan instruksi yang terpampang di layar besar. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Kesiapsiagaan Idul Fitri 1447 Hijriah hari itu bukan sekadar rutinitas birokrasi.

Bagi Sumatera Selatan, yang merupakan gerbang utama sekaligus perlintasan vital Trans-Sumatera, arahan dari Jakarta adalah lonceng peringatan untuk segera merapikan “rumah” sebelum jutaan pemudik melintas.

Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menetapkan garis kebijakan yang tidak biasa tahun ini. Dengan angka inflasi nasional per Februari 2026 yang menyentuh 4,76% (y-to-y), Sumatera Selatan harus bekerja ekstra keras agar daya beli masyarakatnya tidak rontok dihantam lonjakan harga pangan musiman.

Situasi kian kompleks dengan adanya kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang dirancang untuk mengurai kepadatan arus mudik, namun di sisi lain menuntut kesiapan infrastruktur daerah lebih awal dari biasanya.

Skenario Mudik

Kebijakan WFA yang diberlakukan mulai 16 hingga 27 Maret 2026 menjadi tantangan tersendiri bagi tata kelola lalu lintas di Sumatera Selatan. Dengan adanya kelonggaran bekerja dari mana saja, arus mudik diprediksi tidak lagi bertumpu pada satu titik waktu puncak, melainkan tersebar dalam rentang sepuluh hari.

Edward Candra menegaskan bahwa Sumatera Selatan siap menindaklanjuti arahan ini dengan memastikan seluruh perbaikan jalan utama selesai sebelum gelombang kendaraan masuk.

Titik-titik rawan macet, seperti pasar tumpah yang kerap menjadi momok di jalur lintas timur maupun tengah, menjadi sasaran penertiban. Pemerintah Provinsi Sumsel berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menjamin bahu jalan tetap bersih dari aktivitas pedagang yang meluber.

Langkah ini krusial untuk menjaga kelancaran distribusi logistik pangan agar tidak terhambat oleh antrean kendaraan pemudik, yang pada akhirnya dapat memicu kelangkaan barang di pasar-pasar lokal.

Kendali Inflasi

Data nasional menunjukkan realisasi pendapatan daerah Sumsel secara gabungan menunjukkan tren positif, namun Mendagri mengingatkan bahwa kesehatan ekonomi daerah diukur dari seberapa cepat uang berputar di masyarakat melalui belanja daerah.

Bagi Sekda Edward Candra, ini adalah instruksi untuk mempercepat realisasi anggaran yang berkaitan langsung dengan intervensi pasar.

Ancaman panic buying atau aksi borong masyarakat menjadi hantu yang coba diusir oleh Pemprov Sumsel. Edward menekankan pentingnya jaminan ketersediaan stok pangan di gudang-gudang distributor.

Jika pasokan terjamin, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih yang justru akan memicu hukum pasar dan menaikkan harga secara liar.

“Ketersediaan pangan adalah kunci. Kami pastikan stok aman sehingga tidak ada celah bagi spekulan untuk bermain harga,” tegas Edward usai rapat.

Mitigasi Bencana

Faktor cuaca yang tidak menentu di bulan Maret juga menaruh Sumatera Selatan pada status siaga bencana. Mobilitas massa yang tinggi di jalur-jalur rawan longsor, seperti di kawasan Ulu Musi atau titik-titik rawan banjir di dataran rendah, menuntut kesiapsiagaan personel dan alat berat di lokasi-lokasi strategis. Mendagri secara khusus meminta kepala daerah untuk tidak abai pada faktor keselamatan ini.

Selain itu, keamanan lingkungan bagi masyarakat yang meninggalkan rumah untuk mudik menjadi perhatian serius. Pemprov Sumsel akan mengonsolidasikan aparat Satpol PP bersama kepolisian untuk meningkatkan patroli di kawasan pemukiman. Sinergi ini bertujuan memberikan rasa aman bagi warga, sehingga dinamika mobilitas yang tinggi tidak diiringi dengan peningkatan angka kriminalitas rumah kosong.

Evaluasi Hunian

Di sela pembahasan mudik dan inflasi, Rakornas tersebut juga mengevaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Bagi Sumatera Selatan, program ini adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi beban ekonomi keluarga berpenghasilan rendah.

Sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan pusat terus dipercepat agar bantuan hunian ini tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi berganda (multiplier effect) bagi industri konstruksi lokal.

Kesiapan Edward Candra dan jajaran Pemprov Sumsel dalam menerjemahkan instruksi pusat ini menjadi ujian terakhir bagi manajemen daerah sebelum memasuki periode Lebaran 1447 H.

Keberhasilan Sumatera Selatan dalam mengelola arus mudik dan menjaga harga pangan bukan hanya akan menjadi prestasi administratif, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi kenyamanan dan kesejahteraan rakyatnya di momen paling sakral bagi jutaan warga Bumi Sriwijaya. (desta)