Sumbu Pendek Investasi dan Ironi Angka-angka di Sumatera Selatan

Pencapaian investasi Sumatera Selatan sepanjang 2025 bak pedang bermata dua. Di atas kertas, target daerah memang terlampaui. Namun, di balik itu, ada penurunan pertumbuhan tahunan yang signifikan serta ketimpangan spasial yang memuakkan di mana modal hanya menumpuk di segelintir wilayah saja.

PALEMBANG, NUSALY – Sumatera Selatan sedang terbuai dalam zona nyaman statistik. Realisasi investasi tahun 2025 yang menyentuh angka Rp62,67 triliun diklaim sebagai keberhasilan karena melesat 147,47 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dipatok Rp42,5 triliun. Tapi, mari kita buka tabirnya sedikit lebih lebar. Ada kenyataan pahit yang disembunyikan: realisasi ini justru melandai atau turun 11,63 persen dibandingkan pencapaian tahun 2024 yang sempat perkasa di angka Rp70,91 triliun.

Dinamika ini terendus dalam laporan terbaru yang dirilis oleh detikSumbagsel. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumsel, Lusapta Yudha Kurnia, mengakui target daerah memang terlampaui, tapi target nasional sebesar Rp78,85 triliun gagal total dikejar. Sumsel hanya mampu menyetor 79,48 persen dari ekspektasi pemerintah pusat. Defisit ini bukan sekadar urusan administratif yang sepele. Ini adalah sinyal bahwa daya tarik investasi di Bumi Sriwijaya mulai kehilangan tajinya.

OKI dan Palembang

Uang puluhan triliun itu ternyata tidak menyebar secara adil. Sebarannya sangat “sentralistik” dan menyakitkan bagi wilayah marginal. Bayangkan, dari total 17 kabupaten/kota, sebanyak Rp48,26 triliun hanya mengalir di lima daerah saja. Sisanya? Harus puas dengan ampas investasi yang tidak sampai 23 persen.

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berdiri di puncak dengan raihan Rp12,34 triliun. Kota Palembang menyusul di angka Rp11,45 triliun. Tiga daerah pengekor lainnya adalah Musi Banyuasin (Rp10,06 triliun), Muara Enim (Rp8,8 triliun), dan Lahat (Rp5,61 triliun). Ada pemisahan karakter modal yang sangat kontras di sini. Investor domestik (PMDN) lebih suka “bermain aman” di Palembang dengan angka Rp10,36 triliun karena infrastruktur kotanya yang mapan. Sebaliknya, investor asing (PMA) justru “mencengkeram” OKI dengan nilai Rp9,27 triliun, didorong oleh eksploitasi industri manufaktur raksasa.

Negara tetangga, Singapura, kembali menegaskan dominasinya sebagai pemegang kendali modal asing terbesar di Sumsel dengan nilai Rp10,27 triliun. Bandingkan dengan Tiongkok yang hanya menyetor Rp1,88 triliun atau Jepang yang tercatat Rp1,18 triliun. Ketergantungan yang sangat ekstrem pada satu negara asal investasi ini jelas mengandung risiko geopolitik dan kedaulatan ekonomi daerah di masa depan.

Hilirisasi atau Sekadar Pengerukan Sumber Daya?

Wajah investasi Sumsel tahun 2025 tetaplah wajah lama: pengerukan alam dan pengolahan bahan mentah. Sektor pertambangan masih menjadi panglima tak terbantahkan dengan realisasi Rp12,5 triliun. Di belakangnya, muncul sektor industri kimia dan farmasi yang menyerap Rp8,1 triliun, serta industri kertas dan percetakan sebesar Rp7,52 triliun.

Memang ada sedikit napas segar pada industri kimia, yang memberikan sinyal bahwa hilirisasi mulai berdenyut. Tapi, pertanyaannya tetap sama: apakah investasi padat modal ini benar-benar menyentuh perut masyarakat di pelosok desa? Sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang menjadi urat nadi rakyat kecil hanya mendapatkan porsi Rp6,41 triliun. Sementara itu, sektor utilitas dasar seperti listrik, gas, dan air yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak hanya berada di angka Rp5,79 triliun.

Ketimpangan ini adalah dosa birokrasi yang harus segera ditebus. Target daerah yang hijau di atas kertas hanyalah narsisme angka jika 12 kabupaten/kota lainnya di Sumsel tetap dibiarkan kering tanpa suntikan modal. Defisit realisasi dibandingkan target nasional menunjukkan bahwa para pemilik modal mulai ragu dengan kepastian hukum atau efisiensi birokrasi di tingkat daerah.

Menagih Keadilan Spasial di Bumi Sriwijaya

Penurunan 11,63 persen dalam setahun terakhir adalah tamparan keras. Kita tidak bisa terus-menerus memuja angka Rp62 triliun jika distribusi modalnya masih sangat diskriminatif. Investasi yang berkualitas bukanlah yang hanya menumpuk di OKI atau Palembang, melainkan yang mampu melakukan de-konsentrasi modal ke wilayah-wilayah yang selama ini hanya jadi penonton pembangunan.

Otoritas daerah tidak boleh lagi berlindung di balik target RPJMD yang mereka buat sendiri secara konservatif. Publik berhak menuntut jawaban: sejauh mana investasi triliunan rupiah dari Singapura itu benar-benar menyerap tenaga kerja lokal di PALI, Lahat, atau Musi Rawas? Seberapa besar efek penggandanya bagi UMKM di akar rumput? Jangan sampai Sumatera Selatan hanya menjadi ladang eksploitasi global, di mana uangnya mengalir ke luar negeri, sementara rakyat lokal hanya mendapatkan dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas industri ekstraktif.

Laporan realisasi investasi 2025 ini adalah cermin retak bagi pembangunan Sumatera Selatan. Kita punya potensi besar, tapi tanpa pemerataan, angka-angka fantastis itu hanya akan menjadi sampah statistik di laci-laci birokrasi. Keberhasilan ekonomi sejati tidak diukur dari berapa triliun modal yang masuk, tapi dari seberapa adil modal itu tersebar di 17 kabupaten/kota demi kesejahteraan seluruh rakyat tanpa terkecuali. (*/dhi)