PALEMBANG, NUSALY – Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, secara resmi mengukuhkan Heni Sri Wahyuni, S.Kom., M.T.I. sebagai Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang. Acara penting ini berlangsung di Griya Agung Palembang, pada Selasa, 22 Juli 2025, menandai dimulainya kolaborasi strategis antara Pemprov Sumsel dan BKN dalam tata kelola kepegawaian.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru mengucapkan selamat bergabung kepada Heni Sri Wahyuni di wilayah Sumbagsel. Ia menekankan bahwa BKN adalah mitra sejati bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mengatasi berbagai kendala terkait tata kelola kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (SDM). Herman Deru menyoroti isu krusial yang dihadapi pemerintah daerah, terutama daerah pemekaran.
“Ada beberapa hal yang menjadi kendala, yakni SDM, khususnya daerah pemekaran yang sangat kekurangan tenaga sehingga menjadi kendala dalam tata kelola pemerintahan,” ungkap Herman Deru, menekankan urgensi penanganan masalah ini.
Ia juga secara khusus menyoroti masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Gubernur berharap agar alokasi PPPK dapat lebih diperjelas sehingga tidak terlalu membebani anggaran pemerintah daerah. Selain itu, Herman Deru juga mengharapkan adanya pertimbangan dan perhatian terhadap penempatan tugas PPPK di wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan, demi pemerataan pelayanan publik.
Beban Kerja Tinggi BKN Regional VII Palembang dan Prioritas Digitalisasi ASN
Sementara itu, Wakil Kepala BKN RI, Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa Kantor Regional VII BKN Palembang memiliki beban kerja yang sangat signifikan, tercatat sebagai yang tertinggi kedua setelah Makassar. Wilayah ini melayani sebanyak 320.804 pegawai ASN yang tersebar di empat provinsi besar: Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi.
“Tentu tugas ini tidak mudah, butuh sinergi dan kolaborasi. Pemerintah telah mencanangkan rencana aksi yang membangun tata kelola yang efektif dan efisien,” ujar Haryomo Dwi Putranto, menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas instansi.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa BKN telah melaksanakan tata kelola ASN dengan baik melalui program PPPK, termasuk perekrutan PPPK tahap 1 dan tahap 2, serta implementasi program digitalisasi yang masif.
“Ke depannya, ASN sebagai mesin birokrasi harus mampu mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus didukung oleh ASN yang kompeten dan mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan di daerahnya,” ungkap Haryomo Dwi Putranto. Pernyataan ini menegaskan peran strategis ASN dalam pembangunan daerah.
Haryomo Dwi Putranto juga menerangkan bahwa BKN saat ini sedang gencar melakukan digitalisasi manajemen ASN. Hal ini bertujuan agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepegawaian yang efektif, efisien, objektif, dan akuntabel, sejalan dengan tuntutan era digital. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
