PALEMBANG, NUSALY — Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel kembali ditegaskan. Hal itu terlihat dari sinergi yang dijalin bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2025. Penandatanganan berita acara dan penyerahan piagam pengawasan/audit intern oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, menjadi simbol keseriusan ini di Auditorium Graha Bina Praja, Selasa (23/9/2025).
Fokus utama kolaborasi ini adalah perbaikan tata kelola di berbagai sektor kunci. Salah satunya adalah optimalisasi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi. Gubernur Herman Deru menyoroti bahwa pendapatan daerah tidak boleh hanya mengalir, tetapi harus digali dengan berbagai ekspansi. Ia menekankan perlunya penertiban aset Pemprov yang belum optimal serta perbaikan kinerja yang lebih fokus demi mendongkrak pelayanan publik dan mewujudkan good governance.
Peran Sentral Aparat Pengawasan Intern
Dalam pertemuan ini, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Untung Wicaksono, memberikan pesan penting. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah mitra strategis yang hadir sebagai solusi, bukan untuk menakut-nakuti.
Pernyataan ini sejalan dengan visi Pemprov Sumsel untuk memperkuat peran APIP dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan efisien. Pertemuan ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam membangun kerja sama yang proaktif.
Jalan Menuju Pemerintahan yang Berintegritas
Langkah kolaborasi ini bukan hanya sebatas seremonial. Ini adalah bagian dari upaya Pemprov Sumsel untuk menjalankan program sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) demi mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Melalui sinergi dengan KPK, Pemprov Sumsel menunjukkan langkah konkret menuju pemerintahan yang lebih jujur, berintegritas, dan ikhlas dalam melayani masyarakat.
Kerja sama ini menjadi bukti nyata bahwa Pemprov Sumsel tidak menoleransi praktik korupsi. Dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, Pemprov Sumsel bertekad untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
