Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mematangkan pembagian fungsi kawasan maritim. Proyek pelabuhan laut dalam Tanjung Carat dipacu sebagai gerbang ekspor samudra baru guna menghentikan penetrasi truk angkutan berat di jalan protokol Palembang.
PALEMBANG, NUSALY – Jaringan logistik darat di ibu kota provinsi Sumatera Selatan telah lama berada dalam titik jenuh akibat percampuran arus kendaraan domestik dengan armada truk komoditas bertonase besar. Guna memutus rantai kemacetan menahun tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mempercepat konsolidasi operasional bersama jajaran manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk mengalihkan jangkar ekspor-impor ke pesisir Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin.
Cetak biru percepatan intergrasi pelabuhan laut dalam (deep-sea port) tersebut dimatangkan dalam pertemuan khusus yang berlangsung di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Palembang, Rabu (20/5/2026). Rapat taktis ini dihadiri langsung oleh Direktur Komersial PT Pelindo Farid Padang beserta jajaran divisi pengembangan strategi usaha guna menyelaraskan silsilah perizinan daerah dan komitmen investasi korporasi bumn tersebut.
Bagi Sumatera Selatan yang mengandalkan ekspor batubara, karet, dan minyak kelapa sawit mentah (CPO), ketiadaan pelabuhan yang menghadap langsung ke jalur pelayaran internasional menjadi sumbatan ekonomi yang mahal. Selama berdekade, seluruh komoditas tersebut harus melalui Pelabuhan Boom Baru yang terletak di pedalaman Sungai Musi, yang kapasitas alurnya terbatas akibat pendangkalan dan terkunci di tengah kepadatan urban Kota Palembang.
Aspek kemanusiaan tata ruang
Ketergantungan pada Pelabuhan Boom Baru memaksa ribuan truk kontainer dan angkutan berat bergerak membelah pusat kota setiap hari, memicu kerusakan jalan, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa warga sipil. Oleh karena itu, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa percepatan pengaktifan Tanjung Carat bukan lagi sekadar kalkulasi bisnis logistik, melainkan sebuah urgensi kemanusiaan untuk mengembalikan hak kenyamanan ruang hidup masyarakat kota.
Melalui skema pembagian fungsi yang baru, Pemprov Sumsel menegaskan tidak akan menutup total aktivitas di Pelabuhan Boom Baru maupun Sungai Lais. Langkah yang diambil adalah pembatasan ketat (restriksi) muatan, di mana komoditas ekspor curah berskala besar wajib bergeser ke Tanjung Carat, sementara pelabuhan lama di dalam kota hanya diizinkan melayani angkutan komoditas lokal dan domestik berkapasitas rendah.
Peralihan beban logistik ini diperkirakan akan menurunkan biaya distribusi (ongkos logistik) per tonase secara signifikan karena kapal-kapal kargo berukuran raksasa (mother vessel) dapat langsung bersandar di Tanjung Carat tanpa harus menunggu pasang-surut ambang luar Sungai Musi. Efisiensi ini menjadi kunci vital bagi daya saing komoditas Sumsel di pasar global.
“Persoalan kita adalah padatnya lalu lintas. Kita tidak akan menutup pelabuhan lama, tetapi aktivitas truk di tengah kota harus mulai dibatasi. Percepatan pembangunan Tanjung Carat diharapkan mampu membuat aktivitas ekspor-impor lebih terintegrasi dan efisien, sekaligus mengurangi beban lalu lintas perkotaan,” tegas Herman Deru.
Skema intergrasi maritim
Kesiapan infrastruktur hulu memerlukan kepastian komitmen dari Pelindo selaku operator tunggal pelabuhan nasional. Otoritas BUMN tersebut menyatakan dukungannya untuk menempatkan Tanjung Carat sebagai episentrum baru dalam jaringan pelayaran nasional koridor barat Indonesia, sekaligus menyusun silsilah interkoneksi moda transportasi darat-laut yang terpadu.
Direktur Komersial PT Pelindo, Farid Padang, menjelaskan bahwa manajemen memproyeksikan Pelabuhan Boom Baru akan bertransformasi menjadi pelabuhan pengumpul pembantu (feeder port). Angkutan barang dari wilayah hulu yang masuk melalui jalur sungai akan dikonsolidasikan di Boom Baru sebelum didistribusikan massal menggunakan tongkang menuju terminal utama di Tanjung Carat.
Pola integrasi hulu-hilir ini dinilai tidak akan mematikan roda ekonomi para pelaku usaha logistik eksisting di Palembang. Sebaliknya, pembagian kluster ini akan menciptakan spesialisasi layanan yang membuat operasional kepelabuhanan di Sumsel menjadi lebih kompetitif dan rapi dari aspek tata kelola operasional.
“Boom Baru tetap menjadi feeder yang mendukung Tanjung Carat. Pelabuhan lama dan baru harus terintegrasi, tidak ada yang dimatikan. Pelindo siap mendukung berbagai kebutuhan percepatan pembangunan serta operasional pelabuhan ke depan,” kata Farid Padang.
Tantangan keberlanjutan investasi
Rampungnya koordinasi tingkat tinggi di ruang tamu gubernur ini memindahkan beban tanggung jawab pada ketepatan waktu konstruksi fisik di lapangan. Proyek Tanjung Carat yang membutuhkan investasi infrastruktur skala besar rentan menghadapi sumbatan birokrasi terkait pembebasan lahan kawasan hutan dan penyelesaian amdal laut yang melibatkan Kementerian LHK serta Kementerian Perhubungan.
Bappeda Provinsi Sumsel bersama jajaran dinas perhubungan dituntut mengawal sinkronisasi pembangunan jalur kereta api logistik dan akses jalan tol penunjang menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api yang terintegrasi dengan pelabuhan tersebut. Evaluasi berkala antar-pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah menjadi syarat mutlak agar proyek ini tidak kembali mangkrak.
Kemandirian maritim Sumatera Selatan melalui pengaktifan Tanjung Carat menjadi prasyarat utama jika wilayah ini ingin lepas dari ketergantungan pelabuhan transit di provinsi tetangga. Konsistensi kabinet kerja Herman Deru dan Pelindo dalam mengeksekusi politik infrastruktur ini menjadi penentu apakah lompatan ekonomi inklusif dan pemulihan tata ruang Palembang dapat terwujud nyata dalam waktu dekat. (dhi)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
