KAYUAGUNG, NUSALY – Proses evaluasi kinerja pemerintahan daerah terus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Dalam Rapat Paripurna Laporan Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKI Tahun Anggaran 2024 pada Jumat sore (25/4), sejumlah rekomendasi disampaikan, dan mendapatkan respons langsung dari Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki.
Ketua DPRD OKI, Farid Hadi Sasongko, menjelaskan bahwa Rapat Paripurna ini merupakan bagian penting dalam siklus pemerintahan daerah. LKPJ menjadi dasar penilaian kinerja tahunan kepala daerah serta instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Laporan Pansus ini adalah wujud fungsi pengawasan kami, untuk memastikan setiap program dan anggaran terlaksana sesuai harapan masyarakat,” ujar Farid Hadi Sasongko. “Kami berharap setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan dapat menjadi pijakan bagi Pemkab OKI untuk perbaikan ke depan.”
Sorotan DPRD: Kehadiran OPD dan Kualitas Pelaporan
Salah satu sorotan utama yang disampaikan oleh Pansus I dan III DPRD OKI adalah ketidakhadiran beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta belum disampaikannya LKPJ 2024 oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Menanggapi hal ini, Farid menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif.
“DPRD meminta agar ke depan, semua OPD lebih kooperatif dan mematuhi mekanisme pelaporan yang telah ditentukan,” tegas Farid. “Kehadiran pimpinan OPD secara langsung dalam setiap rapat dengan DPRD adalah mutlak. Ini bukan hanya soal formalitas, tapi juga menunjukkan tanggung jawab langsung terhadap kinerja masing-masing dinas.”
Farid menambahkan, pihaknya menanggapi serius kritik terhadap camat dan kepala OPD yang dinilai kurang maksimal dalam pelaporan dan komunikasi dengan legislatif. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua belah pihak sangat krusial demi kemajuan OKI.
Komitmen Bupati Terhadap Rekomendasi Legislatif
Menanggapi rekomendasi DPRD, Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, mengungkapkan pentingnya kehadiran langsung pimpinan OPD dalam setiap agenda rapat bersama DPRD. Ia setuju sepenuhnya bahwa rapat dengan DPRD adalah forum penting yang memerlukan kehadiran pimpinan OPD.
“Untuk itu saya sudah instruksikan agar ke depan tidak boleh lagi ada OPD hanya mengirim perwakilan. Setiap kepala OPD harus hadir dan bertanggung jawab langsung terhadap kinerjanya,” terang Bupati Muchendi di sela-sela Rapat Paripurna.
Mantan Wakil Ketua DPRD Sumsel itu merespons catatan Pansus I dan III DPRD OKI yang menyoroti ketidakhadiran tiga camat dan ULP yang belum menyampaikan LKPJ 2024. Muchendi menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh jajaran DPRD OKI untuk terus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kemajuan OKI.
“Setiap kritik dan rekomendasi DPRD adalah bahan perbaikan bagi kami. Kami tetap berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” pungkas Bupati Muchendi.
Dengan adanya dialog terbuka dan komitmen dari kedua belah pihak, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten OKI dapat terus meningkat, demi terwujudnya pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (dhi)
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
