Akses Keadilan Hingga Pelosok: Herman Deru Resmikan Posbakum Percontohan Pertama di Desa Talang Buluh

BANYUASIN, NUSALY — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan akses keadilan hingga ke akar rumput. Gubernur Sumsel, Herman Deru, secara langsung meresmikan sekaligus meninjau Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pada Minggu, 6 Juli 2025. Posbakum ini bukan hanya sekadar fasilitas baru, melainkan menjadi yang pertama di Sumsel dan diharapkan akan menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya.

Herman Deru menegaskan bahwa akses keadilan adalah hak fundamental setiap warga negara, termasuk mereka yang bermukim di wilayah terpencil. “Intinya, setiap warga minimal tahu hak dan kewajiban hukumnya. Jangan sampai masyarakat awam dirugikan hanya karena tak paham aturan,” tegas Herman Deru, menggarisbawahi urgensi keberadaan Posbakum.

Menurutnya, Posbakum ini akan berfungsi sebagai sarana konsultasi hukum awal. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan pencerahan, terutama untuk kasus-kasus yang sering muncul di pedesaan, seperti sengketa lahan, masalah warisan, hingga persoalan hukum rumah tangga.

Gubernur mengungkapkan target ambisius Pemprov Sumsel untuk memastikan lebih dari 3.200 desa dan kelurahan di Sumsel memiliki Posbakum pada tahun 2025. Sebuah visi yang menuntut kolaborasi masif. “Kita butuh gotong royong, dukungan semua pihak. Desa Talang Buluh menjadi contoh bagus,” ujarnya, menunjuk keberhasilan kolaborasi di desa percontohan ini.

Perkuat Solidaritas Sosial di Momen Muharram

Dalam kesempatan yang sama, momentum peresmian Posbakum ini juga diiringi dengan aksi sosial yang menyentuh. Gubernur Herman Deru membagikan santunan kepada anak-anak yatim dan yatim piatu dari berbagai desa, dalam rangka memperingati 10 Muharram 1447 H. Aksi ini bukan sekadar penyerahan bantuan, melainkan rangkaian kegiatan yang menyentuh dimensi kemanusiaan.

Gubernur menyebut bahwa Tahun Baru Islam merupakan waktu yang sangat tepat untuk melakukan refleksi diri dan memperkuat solidaritas sosial di antara masyarakat. “Momentum ini menjadi cermin bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Kita harus hadir di tengah mereka yang membutuhkan,” katanya, menekankan pentingnya empati dan kepedulian.

Santunan yang diberikan tidak hanya dilihat dari sisi nominalnya, tetapi juga dari pendekatan emosional yang menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan peduli di tengah masyarakatnya. Herman Deru menekankan bahwa perhatian terhadap anak-anak yatim adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya individu, melainkan juga negara. “Santunan ini adalah simbol. Simbol bahwa negara peduli,” ungkapnya.

Dengan dua langkah nyata—pemberdayaan hukum melalui Posbakum dan bantuan sosial melalui santunan Muharram—pemerintah berharap masyarakat desa semakin kuat, baik secara hukum maupun spiritual. Gubernur pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Posbakum ini sebagai “pengacara rakyat” di level akar rumput, memastikan tidak ada lagi warga yang buta hukum dan dirugikan. (InSan)