DPRD dan Pemkab OKI Sepakati APBD 2026 Rp 2,4 Triliun, Prioritaskan Infrastruktur dan Ekonomi Lokal

KAYUAGUNG, NUSALY – Sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali terjalin. Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Pemerintah Kabupaten OKI telah menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026. Kesepakatan yang ditandatangani pada Rabu (14/8/2025) ini menetapkan pagu anggaran sebesar Rp 2,4 triliun.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan oleh pimpinan DPRD OKI, yakni Ketua Farid Hadi Sasongko, Wakil Ketua I Febri Wardana, Wakil Ketua II Nanda S.H., dan Wakil Ketua III Bambang Irawan, bersama dengan Bupati H. Muchendi dan Wakil Bupati Supriyanto.

Wakil Ketua DPRD OKI, Nanda, S.H., menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Kebijakan umum ini penting, dengan hasil kesepakatan rancangan KUA dan PPAS 2026 ditetapkan Rp 2,4 triliun,” ujar Nanda, Jum’at (15/8/2025).

Ia menambahkan, penandatanganan MoU ini memastikan bahwa program-program prioritas, terutama di sektor infrastruktur dasar, akan terealisasi pada tahun anggaran mendatang.

Fokus pada Pembangunan Merata dan Akuntabel

Bupati OKI, H. Muchendi, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja sama. Ia menjelaskan bahwa KUA-PPAS adalah kebijakan strategis dalam penyusunan RAPBD 2026. “Karenanya harus kita kawal sama-sama, apa yang sudah dibuat dan disepakati berjalan dengan transparan dan akuntabel,” terang Muchendi, menekankan pentingnya pengawasan bersama.

Bupati Muchendi merinci arah kebijakan umum APBD 2026 yang akan berfokus pada:

• Peningkatan infrastruktur untuk konektivitas ekonomi.
• Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi pertanian.
• Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul.
• Digitalisasi pelayanan publik.

Setelah persetujuan rancangan KUA-PPAS ini, pembahasan akan dilanjutkan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama komisi-komisi DPRD. Tahap ini akan menjadi kunci dalam memastikan setiap rupiah yang dianggarkan digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat OKI. (dhi)