KAYUAGUNG, NUSALY — Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Muchendi Mahzareki, secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, bersama dengan seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan. Penandatanganan yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Jumat (12/9/2025), ini menjadi langkah strategis bagi Pemkab OKI untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data yang akurat dan mutakhir.
Komitmen ini selaras dengan arahan Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, yang menekankan pentingnya kebijakan berbasis data, bukan asumsi. “Kami ingin kebijakan di Sumsel selalu berbasis data. Dengan pusat data, informasi bisa lebih cepat diperbarui, sehingga keputusan pemerintah akan lebih tepat,” ujar Herman Deru.
Fondasi Kebijakan untuk OKI
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam sambutannya menegaskan bahwa data tunggal yang akan disusun (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN) adalah amanat Presiden. Bagi OKI, data ini akan menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai program, termasuk pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan pengendalian inflasi di tingkat daerah.
“Data tunggal ini berbasis by name by address, sehingga jumlahnya sesuai dengan penduduk. Pemda berperan penting dalam menyediakan data awal untuk kemudian diverifikasi secara berkala,” papar Amalia.
Amalia menambahkan, pihaknya akan memberikan dukungan teknis berupa pelatihan dan pendampingan. Ia kembali mengingatkan, “Tanpa data akurat, kebijakan berpotensi salah sasaran.”
Penandatanganan ini tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan awal budaya baru pemerintahan berbasis data di OKI dan seluruh kabupaten/kota di Sumsel. Hal ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten OKI untuk menjadi bagian dari sebuah perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efektif. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
