Wali Kota Ratu Dewa Pastikan Langkah Hukum bagi Penyelenggara yang Mencatut Nama Piala Wali Kota

Wali Kota Palembang Ratu Dewa bereaksi keras atas pencatutan namanya dalam turnamen karate ilegal. Ia mendesak panitia mengganti seluruh kerugian peserta dan mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

PALEMBANG, NUSALY – Marwah institusi Pemerintah Kota Palembang sedang diuji oleh praktik kotor oknum penyelenggara kegiatan olahraga. Secara sepihak, sebuah turnamen karate mendadak mencuat dengan label “Piala Wali Kota Palembang” tanpa pernah menginjakkan kaki di kantor pemerintah untuk sekadar audiensi. Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa, pun akhirnya meledak dan mengeluarkan klarifikasi keras guna membentengi masyarakat dari kerugian yang lebih dalam.

Pada Senin (9/2/2026), Ratu Dewa secara resmi menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berada di balik layar turnamen tersebut. Bagi Dewa, ini bukan sekadar urusan nama yang terpampang di spanduk, melainkan ada kepercayaan publik yang sedang dipermainkan. Ia tidak ingin warga Palembang, terutama para orang tua atlet, menjadi korban manipulasi informasi yang dilakukan demi keuntungan segelintir orang.

Keputusan Dewa untuk angkat bicara ini dipicu oleh banyaknya laporan warga yang merasa tertipu. Mereka telanjur mendaftar dan mengeluarkan biaya karena percaya pada wibawa nama “Wali Kota”. Namun, di balik kemasan acara yang terlihat mentereng, prosedur administrasinya ternyata kosong melompong.

Fakta Hubungan

Dewa membedah fakta satu per satu untuk menunjukkan betapa lancangnya pihak penyelenggara. Hingga detik ini, tidak ada satu pun lembar surat permohonan atau paparan rencana kegiatan yang masuk ke mejanya. Praktik “jualan nama” pimpinan daerah ini dianggap Dewa sebagai tindakan yang sangat tidak beretika dan menabrak aturan birokrasi.

“Saya tegaskan di sini, baik secara pribadi maupun jabatan, saya tidak pernah melakukan kerja sama atau audiensi apa pun dengan panitia karate itu. Tidak ada izin yang keluar, dan tidak ada keterlibatan dalam struktur kepengurusan. Ini murni pencatutan nama yang tidak bisa dibenarkan,” ujar Ratu Dewa dengan sorot mata tajam.

Hal yang paling membuat Dewa geram adalah soal keterlibatan materiil. Ia menepis isu adanya aliran dana bantuan dari APBD Palembang maupun kantong pribadinya untuk menyokong lomba tersebut. Ia menjamin bahwa tidak ada serupiah pun dana pemerintah yang masuk ke rekening panitia. Dewa memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menggalang dana sponsor dengan janji-janji palsu atas nama Wali Kota.

Tanggung Jawab

Fokus Ratu Dewa saat ini adalah nasib para peserta yang sudah merogoh kocek. Ia tidak mau nama baiknya rusak hanya karena ulah panitia yang “main kayu”. Dewa mendesak agar penyelenggara tidak sekadar bersembunyi di balik kata maaf, melainkan harus menunjukkan itikad baik dengan mengganti seluruh kerugian materiil yang dialami oleh para karateka dan masyarakat.

Baginya, kerugian masyarakat adalah prioritas utama. Dewa memberikan ultimatum kepada penyelenggara agar segera muncul dan menyelesaikan urusan ganti rugi tersebut. Ia ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah kota berdiri di pihak mereka untuk menuntut pertanggungjawaban dari kegiatan-kegiatan bodong yang merugikan publik.

“Ganti rugi itu harga mati. Penyelenggara harus bertanggung jawab penuh atas apa yang mereka lakukan. Jangan sampai semangat olahraga anak-anak kita dipatahkan oleh cara-cara yang tidak jujur seperti ini. Saya akan pantau terus sampai masalah ganti rugi ini tuntas,” tambahnya.

Opsi Pidana

Bagi Ratu Dewa, menjaga transparansi bukan sekadar slogan kampanye, melainkan cara hidup di birokrasi. Ia tidak akan tinggal diam jika institusi yang ia pimpin dilecehkan oleh praktik manipulatif. Langkah hukum dan administratif kini sedang digodok matang-matang sebagai opsi terakhir jika penyelenggara tidak menunjukkan tanggung jawab nyata.

Ada tiga komitmen yang ia garis bawahi: melindungi warga dari penipuan, menjaga keterbukaan informasi publik, dan menyeret oknum nakal ke jalur hukum. Dewa ingin kasus ini menjadi pengingat keras bagi penyelenggara acara manapun di Palembang agar selalu patuh pada prosedur resmi. Menurutnya, kepercayaan rakyat adalah aset yang tidak boleh diperjualbelikan.

“Integritas pemerintah kota adalah segalanya. Kami tidak ragu ambil langkah hukum jika diperlukan. Ini demi menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak luntur. Kita ingin pembangunan olahraga di Palembang itu bersih, terhormat, dan benar-benar melahirkan prestasi tanpa ada yang dirugikan,” tutup Dewa dengan nada bicara yang rendah namun berwibawa.

Klarifikasi ini diharapkan menjadi peringatan bagi publik agar lebih selektif dan kritis. Dewa mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi melalui saluran resmi pemerintah jika menemui kegiatan yang membawa embel-embel jabatan publik, agar terhindar dari praktik penipuan bermodus agenda olahraga.

(desta)