DPRD Ogan Ilir Kawal Akselerasi Infrastruktur dan Konektivitas Digital di Dapil IV

Reses Dapil IV DPRD Ogan Ilir mengungkap urgensi perbaikan infrastruktur jalan, normalisasi kanal, hingga penguatan jaringan komunikasi di wilayah Muara Kuang. Para legislator berkomitmen mengawal aspirasi teknis warga agar masuk dalam skala prioritas penganggaran daerah tahun 2026.

MUARA KUANG, NUSALY – Ketimpangan infrastruktur dan keterbatasan akses layanan dasar menjadi isu sentral dalam penyerapan aspirasi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Ogan Ilir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir kini tengah memprioritaskan usulan terkait normalisasi kanal dan penguatan konektivitas digital guna memacu produktivitas ekonomi warga di daerah pemilihan IV.

Dialektika kritis antara konstituen dan wakil rakyat tersebut mengemuka dalam Reses Tahap II Masa Sidang II Tahun 2026 di Kelurahan Muara Kuang, Kamis (12/2/2026). Tiga legislator lintas fraksi, yakni Hipni (PDI-P), Hernawan (Gerindra), dan Sayuti, SH (PKS), hadir untuk membedah beragam persoalan krusial yang selama ini menjadi residu pembangunan di Kecamatan Muara Kuang, Rambang Kuang, dan Lubuk Keliat.

Dalam forum tersebut, Sayuti, SH memberikan penekanan pada aspek integritas mandat. Ia menegaskan bahwa setiap usulan warga bukan sekadar catatan administratif, melainkan amanat kelembagaan yang memiliki konsekuensi moral dan hukum.

“Tanggung jawab ini adalah amanah yang harus diperjuangkan secara nyata. Setiap keluhan warga yang kami serap hari ini akan dikawal dengan sungguh-sungguh hingga masuk dalam postur anggaran daerah,” tegas Sayuti di hadapan publik Muara Kuang.

Normalisasi Kanal dan Mitigasi Lingkungan

Salah satu persoalan mendesak yang disuarakan warga adalah kebutuhan pengerukan atau normalisasi kanal. Langkah ini dipandang vital sebagai upaya mitigasi banjir dan pengelolaan drainase yang selama ini sering menghambat aktivitas warga saat intensitas hujan tinggi. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan menjadi tuntutan mutlak guna menjamin kelancaran distribusi logistik dan mobilitas ekonomi antar-kecamatan.

Tak kalah krusial, aspirasi mengenai lemahnya sinyal komunikasi di era digital saat ini turut mencuat. Keterbatasan akses internet dinilai menghambat efisiensi birokrasi desa, aktivitas pendidikan, hingga pengembangan sektor usaha menengah. DPRD Ogan Ilir memandang penguatan infrastruktur telekomunikasi sebagai prasyarat bagi daerah untuk beradaptasi dengan dinamika ekonomi digital.

“Kami mencatat seluruh kebutuhan ini secara teknis. Aspirasi mengenai air bersih melalui optimalisasi PDAM hingga jaringan komunikasi adalah suara nyata yang harus segera mendapatkan intervensi kebijakan,” tambah Sayuti.

Kawal Dokumen Perencanaan Daerah

Sebagian besar usulan strategis dari Dapil IV tersebut diklaim telah masuk dalam pembahasan Rapat Paripurna DPRD Ogan Ilir. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi warga telah bertransformasi menjadi dokumen formal legislatif yang tinggal menunggu sinkronisasi dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Para legislator juga menaruh perhatian pada pemeliharaan lingkungan jalan melalui usulan kegiatan tebas bayang untuk meningkatkan aspek keselamatan transportasi. Meskipun terkesan sederhana, detail infrastruktur semacam ini sangat menentukan kualitas hidup dan kenyamanan harian masyarakat di wilayah penyangga.

Sinergi antara fungsi pengawasan DPRD, perangkat kelurahan, dan partisipasi publik menjadi variabel kunci dalam memastikan pembangunan tidak lagi bersifat sentralistik. Melalui reses yang dinamis ini, DPRD Ogan Ilir berkomitmen memastikan arah pembangunan ke depan lebih inklusif dan mampu menjawab tantangan riil di setiap sudut Kabupaten Ogan Ilir. (ADV)