DPRD Ogan Ilir Matangkan Agenda Pengawasan Legislatif Sepanjang Maret 2026

Rapat Badan Musyawarah pimpinan Wakil Ketua II Ahmad Syafe’i bukan sekadar urusan jadwal. Ini soal bagaimana 40 legislator di Bumi Caram Seguguk memasang pagar pengawasan agar program eksekutif sepanjang Maret 2026 tetap pada relnya.

INDRALAYA, NUSALY – Memasuki pekan pertama Maret 2026, dapur politik di Gedung Paripurna DPRD Ogan Ilir mulai mendidih. Melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus), Rabu (4/3/2026), para wakil rakyat ini duduk satu meja dengan mitra kerja eksekutif. Misinya tunggal: memastikan setiap detik waktu kerja legislatif dalam sebulan ke depan punya dampak nyata ke kantong dan perut masyarakat.

Wakil Ketua II DPRD Ogan Ilir, Ahmad Syafe’i, memimpin langsung jalannya rapat. Didampingi Sekretaris DPRD, pria yang akrab dengan dinamika lapangan ini tampak teliti menyisir satu per satu rencana kegiatan. Bagi DPRD Ogan Ilir, Maret adalah bulan krusial. Ini periode transisi triwulan pertama di mana serapan anggaran sering kali macet jika tidak dikawal dengan jadwal pengawasan yang ketat.

“Banmus ini kompas kami. Tanpa jadwal yang presisi, fungsi kontrol dewan bakal tumpul. Kita ingin setiap kunjungan lapangan atau rapat komisi bukan cuma formalitas, tapi ada output yang bisa dirasakan warga,” tegas Ahmad Syafe’i di sela-sela rapat.

Sinkronisasi Kerja

DPRD Ogan Ilir paham betul risiko tumpang tindih jadwal dengan pihak eksekutif. Tanpa sinkronisasi di awal bulan, agenda penyerapan aspirasi bisa berbenturan dengan giat teknis di kedinasan. Inilah mengapa kehadiran mitra kerja dalam rapat Banmus menjadi syarat mutlak. Legislator ingin memastikan saat mereka turun ke lapangan meninjau proyek infrastruktur di pelosok desa, pihak dinas terkait juga siap memberikan pertanggungjawaban data.

Sekretariat DPRD juga memainkan peran vital di sini. Dukungan administratif dan logistik harus “klik” dengan regulasi terbaru. Jangan sampai giat kedewanan sepanjang Maret terkendala urusan prosedur. Sinkronisasi ini menjadi jaminan bagi publik Caram Seguguk bahwa uang rakyat yang digunakan untuk operasional dewan sebanding dengan tajamnya pengawasan terhadap bantuan sosial maupun dana hibah yang mulai mengucur di awal tahun ini.

Jadwal rapat-rapat paripurna juga digodok habis dalam forum ini. Dalam kacamata kebijakan publik, kekosongan pengawasan saat pemerintah daerah mengejar target fisik adalah celah yang berbahaya. Banmus menjadi benteng pertama. Di meja inilah suara rakyat yang dibawa dari hasil reses sebelumnya dikonversi menjadi agenda resmi peninjauan lapangan yang konkret dan terjadwal.

Optimalisasi Pengawasan

Secara sosiopolitik, gerak cepat Banmus di awal Maret menunjukkan transparansi lembaga. DPRD Ogan Ilir tak ingin kehilangan momentum untuk menuntaskan tumpukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Keluhan warga soal jalan rusak, layanan puskesmas yang kurang optimal, hingga urusan birokrasi di tingkat desa menjadi bahan utama dalam menyusun skala prioritas kerja komisi-komisi.

Hadirnya mitra kerja eksekutif memberikan gambaran riil soal mana program yang mendesak dan mana yang bisa digeser. Sinergi ini mahal harganya. DPRD tidak mau cuma jadi “tukang stempel” atau sekadar pemberi persetujuan anggaran. Lewat Banmus, dewan membedah urgensi setiap kegiatan. Jika sebuah program dirasa kurang menyentuh kepentingan rakyat, jadwalnya bisa dikoreksi atau diperketat pengawasannya.

Seluruh hasil rapat Banmus ini bakal jadi pedoman baku bagi anggota dewan selama 30 hari ke depan. Disiplin waktu adalah kunci. Dengan manajemen agenda yang rapi, kredibilitas DPRD Ogan Ilir sebagai lembaga kontrol bakal semakin kokoh di mata konstituen. Harapannya sederhana namun berat: setiap ketukan palu di rapat Banmus ini berujung pada perbaikan kualitas hidup masyarakat Ogan Ilir di sisa semester pertama tahun anggaran 2026 ini. [*/ADI]