DPRD Ogan Ilir Bahas Raperda Inisiatif, Transparansi CSR Perusahaan Jadi Sorotan

Rapat Paripurna XXIX DPRD Kabupaten Ogan Ilir menjadi panggung bagi legislatif untuk mendesak penguatan kontribusi perusahaan lewat dana CSR. Pemkab Ogan Ilir berjanji akan mengaktifkan kembali forum kerja sama guna mendukung program daerah.

INDRALAYA, NUSALY – Dinamika di gedung wakil rakyat Kabupaten Ogan Ilir kembali memanas lewat Rapat Paripurna XXIX Masa Sidang II Tahun 2026, Rabu (25/3/2026). Pertemuan yang berlangsung di Gedung Paripurna ini bukan sekadar urusan seremonial penyampaian jawaban Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD, melainkan menjadi ajang “sentilan” keras terkait kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan daerah.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra, didampingi Wakil Ketua I Wahyudi. Meski agenda utamanya adalah penyampaian jawaban pemerintah terhadap nota penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), sorotan justru tertuju pada efektivitas regulasi yang selama ini berjalan di Bumi Caram Seguguk.

Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani, hadir mewakili eksekutif bersama jajaran Forkopimda dan para kepala OPD. Di hadapan forum, pemerintah memberikan tanggapan resmi terkait draf peraturan daerah yang diinisiasi oleh legislatif untuk tahun anggaran 2026. Namun, jalannya rapat yang semula landai mendadak berganti ritme saat sesi penyampaian pendapat bergulir.

Desakan transparansi CSR

Suasana ruang rapat paripurna mulai “bergetar” ketika anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Basri M Zahri, melontarkan interupsi tajam. Basri tidak ingin rapat kali ini hanya berakhir di atas kertas tanpa ada dampak nyata bagi masyarakat, terutama soal tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Basri menyoroti banyaknya perusahaan yang mengeruk keuntungan di Ogan Ilir namun terlihat “setengah hati” dalam menyalurkan dana CSR secara transparan. Ia mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi total terhadap forum CSR agar pengelolaannya tidak berjalan di bawah tangan, melainkan terukur dan sinkron dengan kebutuhan pembangunan desa di sekitar wilayah operasional perusahaan.

”Saya usulkan agar dilakukan evaluasi mendalam. Perusahaan punya kewajiban hukum untuk membantu pemerintah lewat CSR. Ini perintah undang-undang, bukan sekadar imbauan. Kita butuh transparansi agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegas Basri dengan nada bicara yang menghentak di podium.

Merespons “todongan” dari legislatif tersebut, Wakil Bupati Ardani tak tinggal diam. Ia mengakui bahwa koordinasi antara pemerintah dan sektor industri perlu dipererat kembali. Ardani menjanjikan bahwa pihak eksekutif akan segera menghidupkan kembali forum kerja sama yang sempat pasif guna memastikan keterlibatan perusahaan lebih proaktif dalam mendukung program-program strategis di Ogan Ilir.

”Sesuai arahan Pak Bupati, komunikasi dengan perusahaan akan kita pertajam. Kita ingin mereka tidak sekadar ada, tapi juga berpartisipasi aktif bersinergi dengan pemerintah. Perusahaan sudah saatnya lebih proaktif di lingkungan mereka sendiri,” ujar Ardani menyahuti usulan tersebut.

Momentum silaturahmi

Usai perdebatan yang cukup produktif mengenai regulasi dan tanggung jawab sosial, kegiatan diakhiri dengan suasana yang lebih cair melalui acara Halalbihalal Idul Fitri 1447 Hijriah. Seluruh anggota dewan, jajaran Forkopimda, hingga para camat yang hadir tampak melebur dalam jamuan makan siang bersama sebagai penutup masa sidang.

Ketua DPRD Edwin Cahya Putra menekankan bahwa setiap aspirasi yang muncul dalam paripurna, terutama soal pengawasan CSR, akan menjadi catatan merah dalam pembahasan peraturan daerah selanjutnya. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang lahir di gedung ini mampu memproteksi kepentingan masyarakat luas dan mendorong kemajuan ekonomi daerah secara adil.

DPRD Ogan Ilir berkomitmen agar Raperda Inisiatif 2026 ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang mampu memaksa setiap pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta, untuk ikut bertanggung jawab membangun daerah yang mereka tempati. (dhi)