Hakim Perintahkan Jemput Paksa Bupati OKU jika Kembali Mangkir dalam Sidang Korupsi

KPK mendalami dugaan aliran uang Rp 300 juta untuk sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi serta dana taktis tunjangan hari raya sebesar Rp 150 juta.

PALEMBANG, NUSALY – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan upaya paksa terhadap Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Meilwansyah.

Perintah penjemputan paksa dikeluarkan menyusul absennya Teddy sebagai saksi kunci dalam sidang perkara dugaan korupsi fee pokok pikiran DPRD OKU pada Selasa 7 April 2026.

Teddy Meilwansyah sedianya dikonfrontasi dengan Sekretaris Daerah OKU Dharmawan Irianto guna mengungkap tabir pengesahan APBD yang ditandatangani saat dirinya menjabat Penjabat Bupati OKU. Namun persidangan tertunda. Teddy dilaporkan tengah berada di Jakarta untuk agenda kedinasan lain.

Jaksa Penuntut Umum KPK Rachmat Irwan menyatakan surat permohonan izin dari bupati baru diterima saat sidang akan dimulai. Padahal panggilan resmi telah dilayangkan satu pekan sebelumnya. Hakim menilai ketidakhadiran tanpa konfirmasi awal yang matang menghambat proses hukum.

”Majelis hakim memerintahkan penjemputan terhadap saksi Teddy Meilwansyah berdasarkan ketentuan KUHAP jika pada panggilan kedua yang bersangkutan kembali tidak kooperatif. Jika tidak hadir kembali, upaya jemput paksa dilakukan,” tegas Rachmat Irwan seusai persidangan di Palembang.

Jaksa KPK kini mendalami sejumlah aliran uang yang terungkap dalam fakta persidangan sebelumnya. Di antaranya dugaan permintaan uang Rp 300 juta guna mengurus sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, muncul fakta permintaan dana tunjangan hari raya senilai Rp 150 juta kepada terpidana Nopriansyah yang saat itu menjabat Kepala Dinas PUPR OKU.

Biaya politik tinggi

Korupsi pada sektor dana pokok pikiran (pokir) menunjukkan relasi kuasa yang menyimpang antara eksekutif dan legislatif di daerah. Fakta persidangan mengenai permintaan uang untuk sengketa di Mahkamah Konstitusi menjadi indikasi kuat bahwa biaya politik tinggi masih menjadi pemicu utama praktik korupsi kepala daerah.

Data pemantauan tren korupsi menunjukkan modus penyalahgunaan anggaran daerah untuk kepentingan politik praktis seringkali melibatkan tekanan terhadap jajaran birokrasi di bawahnya. Praktik permintaan dana taktis kepada kepala dinas untuk kebutuhan tunjangan hari raya mencerminkan rapuhnya integritas tata kelola keuangan daerah.

Jabatan penjabat bupati yang memiliki kewenangan penuh atas pengesahan anggaran menjadi posisi yang rentan disalahgunakan demi kepentingan transaksional.

Persidangan di Palembang ini mengungkap bagaimana anggaran yang seharusnya disalurkan untuk masyarakat justru beralih fungsi menjadi komoditas guna mengamankan kekuasaan politik. Ketegasan hakim memerintahkan jemput paksa menjadi pengingat bahwa protokoler kedinasan tidak boleh menjadi tameng bagi saksi untuk menghindari kewajiban hukum.

KPK memastikan panggilan kedua segera dilayangkan dalam pekan ini. Kesaksian Teddy menjadi pintu masuk utama membuka keterlibatan aktor lain dalam ekosistem korupsi di OKU. Integritas birokrasi di Sumatera Selatan kini bergantung pada sejauh mana fakta persidangan ini ditindaklanjuti secara tuntas oleh aparat penegak hukum. (InSan)