DPRD Sumsel Uji Efektivitas Kontribusi PT SRIMAS terhadap Kas Daerah

Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan menyasar capaian kinerja PT Sriwijaya Mandiri Sumsel. Legislatif menyoroti korelasi antara penyertaan modal dengan realisasi dividen bagi pembangunan.

PALEMBANG, NUSALY – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengaudit kinerja jajaran direksi PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SRIMAS) dalam rapat kerja di Palembang, Jumat 10 April 2026. Pertemuan ini bagian krusial pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025. Fokus utama tertuju pada daya dukung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut dalam memperkuat kemandirian fiskal provinsi.

Ketua Pansus III DPRD Sumsel menegaskan transparansi serta akuntabilitas harga mati bagi setiap mitra kerja pemerintah. PT SRIMAS dituntut membuktikan keunggulan manajerial guna menjamin kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penekanan aspek pertanggungjawaban publik bertujuan memastikan setiap investasi negara dikelola profesional tanpa inefisiensi anggaran.

Pengawasan ketat terhadap performa korporasi daerah jadi prioritas legislatif dalam menjaga marwah keuangan publik. Pansus III meminta rincian skema bisnis agar perusahaan tidak terjebak menjadi entitas administratif semata. BUMD harus mampu bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi yang produktif. Optimalisasi PAD dari sektor usaha daerah kunci menghadapi dinamika ekonomi nasional yang fluktuatif.

Capaian program dan hambatan operasional

Perwakilan PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SRIMAS) memaparkan laporan capaian kinerja tahun anggaran 2025 di hadapan anggota dewan. Paparan mencakup rincian program strategis serta berbagai kendala teknis lapangan sepanjang tahun berjalan. Manajemen perusahaan turut menyampaikan rencana aksi korporasi mendatang guna mendongkrak performa serta memperluas penetapan unit bisnis baru.

Anggota Pansus III melayangkan catatan kritis mengenai efektivitas program dan manajemen aset daerah yang dikuasai perusahaan. Diskusi berkembang pada perumusan strategi peningkatan pendapatan yang lebih agresif namun tetap patuh regulasi. Dewan mendorong manajemen PT SRIMAS melakukan langkah berani guna menyelesaikan hambatan operasional yang menghambat ekspansi bisnis.

Sinkronisasi antara target perencanaan dan realisasi lapangan jadi poin krusial evaluasi. Legislatif menuntut laporan yang tidak hanya bagus secara dokumen, melainkan punya dampak ekonomi terukur bagi masyarakat. Hambatan yang dilaporkan direksi wajib segera dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektoral agar perusahaan beroperasi pada kapasitas maksimal.

Fungsi pengawasan dan rekomendasi strategis

Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi tajam bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam membenahi tata kelola BUMD. Pembahasan LKPJ Gubernur instrumen rutin DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Legislatif memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai target guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga Sumatera Selatan.

Pansus III DPRD Sumsel berkomitmen mengawal setiap tahapan evaluasi secara saksama hingga draf LKPJ ditetapkan resmi. Penilaian kinerja PT SRIMAS jadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan fiskal dan investasi daerah periode mendatang. Integritas pengelolaan perusahaan tetap jadi indikator utama penilaian efektivitas kepemimpinan daerah.

Stabilitas performa BUMD fondasi keberlanjutan pembangunan daerah. DPRD Sumsel memastikan fungsi kontrol anggaran terus berjalan ketat demi mencegah penyimpangan. Profesionalisme jajaran direksi perusahaan daerah menjadi tumpuan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. (dhi)