Langkah Mitigasi Karhutla 2026, Herman Deru Instruksikan Strategi Berbasis Data BMKG

Gubernur Sumatera Selatan menegaskan bahwa akurasi data cuaca dari BMKG menjadi kunci utama dalam memetakan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) guna menghindari pengulangan dampak buruk El Nino tahun 2023.

PALEMBANG, NUSALY – Memasuki ancaman musim kering, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bergerak cepat memperketat barisan pertahanan terhadap kebakaran hutan, kebun, dan lahan (Karhutla). Dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, Jumat (24/4/2026), Gubernur Herman Deru menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) Karhutla untuk menempatkan data BMKG sebagai panglima dalam menentukan arah kebijakan pencegahan.

Herman Deru menekankan bahwa pemahaman teknis di lapangan tidak akan cukup tanpa dukungan asupan data cuaca dan curah hujan yang presisi. Langkah ini diambil agar antisipasi yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif saat api sudah membesar, melainkan lebih pada strategi pengurangan risiko di titik-titik rawan secara lebih dini dan tepat sasaran.

“Informasi BMKG menjadi dasar mutlak bagi kita. Bukan berarti kita kurang paham persoalan lapangan, tapi data cuaca inilah yang memandu kita agar setiap langkah pencegahan memiliki akurasi tinggi. Musim panas selalu membawa tantangan, dan kita harus punya persiapan yang matang,” tegas Herman Deru di hadapan jajaran Forkopimda.

Membaca Jejak El Nino 2023

Pentingnya kesiapsiagaan ini juga diamini oleh Brigjen TNI Khabib Mahfud, Danrem 044/Garuda Dempo yang menjabat sebagai Ops Pengendalian Karhutla. Ia mengingatkan bahwa bayang-bayang dampak ekonomi dan kerusakan lahan akibat fenomena El Nino tahun 2023 menjadi pelajaran pahit yang tidak boleh terulang. Kerawanan kebakaran di Sumsel saat ini tetap berada pada level yang menuntut pengawasan ekstra ketat.

Karhutla dipandang sebagai ancaman sistemik yang mampu merontokkan stabilitas ekonomi, merusak ekosistem lahan, hingga mengganggu kesehatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penanggulangan kali ini dirancang untuk lebih integratif, melibatkan koordinasi lintas sektoral yang lebih cair antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Soliditas Lintas Sektor

Gubernur juga memberikan apresiasi atas terjaganya soliditas antara unsur Forkopimda, para bupati, wali kota, hingga pihak swasta. Sinergi ini dianggap sebagai modal utama Sumsel dalam menghadapi titik panas (hotspot) yang sewaktu-waktu bisa muncul di wilayah perkebunan maupun hutan rakyat.

“Saya melihat antusiasme dari Kapolda, Pangdam, Dandim, hingga bupati sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada pihak perusahaan yang selalu terbuka dalam kerja sama penanggulangan ini,” tambah Herman Deru.

Hadir dalam rapat tersebut Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis dan Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandhi Nugroho, serta jajaran pimpinan daerah lainnya. Rakor ini menjadi penanda bahwa Sumatera Selatan kini masuk dalam status siaga penuh, dengan komitmen untuk menekan angka kebakaran lahan seminimal mungkin demi menjaga kualitas udara dan kelestarian lingkungan di Bumi Sriwijaya. (***)