Muba Kejar Ketertinggalan Verifikasi Lahan Tol Trans Sumatera

Wakil Bupati Muba Abdur Rohman Husen mendesak percepatan penyelesaian administrasi dan hambatan teknis guna memastikan proyek strategis nasional tidak terkendala urusan birokrasi lahan yang berlarut.

PALEMBANG, NUSALY – Kelancaran megaproyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di wilayah Sumatera Selatan kini bergantung sepenuhnya pada ketajaman penyelesaian urusan di balik meja.

Administrasi, Ganti Kerugian, dan Hambatan Teknis atau AGHT menjadi variabel krusial yang menentukan apakah proyek nasional ini akan melaju mulus atau justru terhambat birokrasi lahan yang melelahkan.

Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husen memberikan penekanan serius terhadap isu tersebut usai mengikuti rapat koordinasi monitoring di Ballroom Hotel Novotel Palembang pada Rabu (6/5/2026).

Bagi Abdur Rohman, koordinasi lintas sektor bukan lagi sekadar retorika melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap jengkal hambatan di lapangan segera terurai tanpa menyisakan sengketa.

Fokus Ruas Prioritas

Rapat tersebut membedah progres sejumlah ruas vital yang melintasi wilayah Muba termasuk Kayu Agung–Palembang–Betung dan Betung–Tempino–Jambi.

Proyek ini dipandang sebagai pengungkit ekonomi yang diharapkan mampu mendongkrak daya saing investasi di Bumi Serasan Sekate melalui konektivitas yang lebih efisien.

Namun harapan besar itu harus berhadapan dengan realitas teknis di tingkat tapak. Abdur Rohman menegaskan bahwa penyelesaian AGHT menjadi kunci utama kelancaran pembangunan terutama terkait pembebasan lahan.

“Pemkab Muba berkomitmen penuh mendukung percepatan ini. Koordinasi harus diperkuat agar setiap hambatan bisa segera diselesaikan secara efektif dan tepat waktu,” ungkapnya.

Ganjalan Verifikasi Sertifikat

Di balik komitmen percepatan tersebut terdapat tantangan administratif yang cukup berat. Data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Muba mengungkap fakta bahwa dari total 108 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan untuk pembebasan baru 12 dokumen yang dinyatakan lengkap. Selebihnya sebanyak 164 bidang tanah masih tertahan dalam tahap verifikasi administrasi yang panjang.

Ketimpangan antara ambisi percepatan dan realitas validasi dokumen ini menunjukkan adanya celah yang harus segera ditutup. Tanpa percepatan verifikasi di tingkat bawah, target penyelesaian jalan tol berisiko mengalami pergeseran waktu yang akan berdampak pada membengkaknya biaya sosial maupun ekonomi daerah.

Sinergi Pengadaan Tanah

Guna mengawal proses pembebasan ini Pemkab Muba menurunkan tim lengkap dari berbagai organisasi perangkat daerah mulai dari Bappeda hingga Bagian Hukum.

Kehadiran Direktur Pengadaan Tanah ATR/BPN Unu Ibnudin serta jajaran Pemprov Sumsel dalam rapat tersebut menandakan bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian khusus pada titik-titik hambatan di wilayah Muba.

Abdur Rohman meyakini bahwa kehadiran jalan tol akan memberikan dampak domino bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian pemerintah daerah harus memastikan sengketa lahan selesai tanpa meninggalkan residu konflik.

Akurasi administratif kini menjadi taruhan utama bagi martabat pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan demi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. (her)