Ujian Profesionalisme di Balik Gaduh Layanan Ambulans Gratis OKU

Video protes warga mengenai kekosongan petugas Call Center Ambulans Gratis di Taman Kota Baturaja menyingkap tantangan manajemen shift dan perlunya kejelasan regulasi terkait cakupan layanan dari rumah ke pemakaman.

BATURAJA, NUSALY – Program Ambulans Gratis yang menjadi salah satu pilar janji politik Bupati OKU H Teddy Meilwansyah dan Wakil Bupati H Marjito Bachri tengah mendapat sorotan tajam.

Sebuah video amatir yang merekam kekecewaan warga di depan Call Center Tribun Taman Kota Baturaja viral di grup WhatsApp Informasi Masyarakat OKU pada Kamis (7/5/2026) pagi.

Dalam rekaman tersebut, seorang warga memprotes tidak adanya petugas saat dirinya membutuhkan bantuan pengantaran jenazah, meski layanan tersebut berlabel “24 jam”.

Reaksi publik pun beragam, mulai dari kritik terhadap pemeliharaan aset hingga tudingan pencitraan birokrasi. Polemik ini menyingkap persoalan yang lebih mendasar terkait manajemen operasional di lapangan, terutama mengenai efektivitas pengawasan pada jam-jam krusial pergantian shift petugas.

Celah di Jam Transisi

Menanggapi polemik tersebut, petugas piket ambulans gratis di lokasi, Ridwan, memberikan penjelasan mengenai situasi yang sebenarnya terjadi.

Menurutnya, ketiadaan petugas di pos pada saat warga tersebut datang disebabkan oleh celah waktu saat pergantian shift (rolling). Layanan ambulans di tribun taman kota memang dibagi ke dalam tiga shift untuk mencakup 24 jam operasional.

“Piket di sini tetap 24 jam. Tadi itu posisinya petugas shift malam sudah pulang, sementara shift pagi sedang dalam perjalanan atau masih ada kegiatan di puskesmas,” ujar Ridwan.

Ia menjelaskan bahwa jadwal shift pagi seharusnya dimulai pukul 08.00 hingga 08.30 WIB. Keterlambatan hitungan menit dalam pengisian pos pada waktu transisi itulah yang kemudian memicu miskomunikasi fatal dengan warga yang sedang dalam kondisi darurat.

Petugas lainnya, Jaya, menambahkan bahwa selama ini layanan ambulans gratis telah membantu banyak warga, termasuk rujukan hingga ke luar kota tanpa dipungut biaya.

“Alhamdulillah, sejak dibuka banyak yang sudah dilayani dan tidak pernah ada masalah. Kejadian ini baru pertama kali karena posisi petugas sedang rolling,” ungkapnya.

Benturan Aturan dan Harapan Warga

Di balik persoalan kehadiran petugas, muncul isu lain yang lebih mendasar: Standar Operasional Prosedur (SOP). Ridwan mengungkapkan bahwa selama ini terdapat ambiguitas terkait aturan pengantaran jenazah dari rumah menuju pemakaman.

Secara teknis, ambulans gratis dari Dinas Kesehatan OKU diprioritaskan untuk kondisi gawat darurat seperti kecelakaan, penyakit jantung, atau rujukan medis dari rumah ke fasilitas kesehatan.

“Belum ada aturan tertulis atau izin dari pimpinan yang memperbolehkan kami membawa jenazah dari rumah ke pemakaman. Kami harus menjalankan SOP yang ada agar tidak menyalahi aturan,” kata Ridwan.

Kendati demikian, pihak petugas di lapangan mengaku telah mengusulkan kebijakan baru kepada Dinas Kesehatan agar aspirasi masyarakat terkait pengantaran ke pemakaman dapat diakomodasi di masa depan.

Persoalannya, proses birokrasi ini sedikit terhambat karena Kepala Dinas Kesehatan OKU saat ini tengah menunaikan ibadah haji, sehingga keputusan strategis mengenai perubahan SOP belum dapat diputuskan secara cepat.

Investasi Kesejahteraan Masyarakat

Program Ambulans Gratis ini sebenarnya merupakan lompatan besar dalam pelayanan kesehatan di Bumi Sebimbing Sekundang. Pada November 2025 lalu, Dinas Kesehatan OKU telah merealisasikan pengadaan enam unit ambulans baru.

Empat unit ditempatkan untuk mem-backup wilayah kecamatan yang jauh dari pusat kota, sementara dua unit lainnya disiagakan di Call Center Taman Kota guna melayani area perkotaan.

Kepala Dinas Kesehatan OKU, Dedi Wijaya, dalam keterangan sebelumnya menegaskan bahwa ambulans ini murni gratis untuk warga OKU, mencakup rujukan hingga ke Palembang bahkan Jakarta.

Program ini diluncurkan bersamaan dengan program khitanan gratis yang telah melayani ratusan anak di seluruh puskesmas di OKU.

Evaluasi dan Kedewasaan Publik

Peristiwa viralnya video ini sejatinya menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten OKU. Disiplin petugas pada jam transisi shift serta kejelasan informasi mengenai jenis layanan yang dicakup oleh ambulans gratis perlu dipertegas agar tidak menimbulkan ekspektasi yang berujung kekecewaan.

Di sisi lain, publik pun diharapkan memahami bahwa setiap fasilitas negara bergerak di atas rel regulasi. Membangun pelayanan publik yang prima bukan hanya soal pengadaan mobil baru, melainkan juga menjaga konsistensi kehadiran manusia di belakang sistem tersebut.

Polemik di Taman Kota ini adalah pengingat bahwa dalam pelayanan publik yang kritis, jeda sepuluh menit pun bisa bermakna hilangnya kepercayaan masyarakat. (Jum Radit)