Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ogan Ilir Amir Hamzah menyampaikan interupsi strategis usai pengesahan raperda mendesak kesiapsiagaan darurat kekeringan, perlindungan kelompok tani, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di Bumi Caram Seguguk.
INDRALAYA, NUSALY – Fungsi pengawasan dan penyampaian aspirasi rakyat kembali disuarakan secara tegas dari ruang sidang parlemen daerah. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya, Senin (8/6/2026), dinamika sidang berjalan semakin konstruktif tatkala jajaran legislatif mengangkat berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Interupsi penting tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Ogan Ilir yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan, Amir Hamzah, S.Pd. Momen interupsi ini dilayangkan sesaat setelah Bupati Ogan Ilir menyampaikan pendapat akhir dalam agenda pengesahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif pemerintah kabupaten.
Kesiapsiagaan darurat kekeringan
Dalam pemaparannya di hadapan sidang paripurna, Amir Hamzah menyoroti tiga poin krusial yang mendesak untuk segera mendapat perhatian lintas sektoral. Isu pertama yang diangkat berkaitan langsung dengan ancaman fenomena iklim El Nino yang mulai memicu kerawanan di tengah masyarakat.
Politisi senior tersebut mengingatkan kembali insiden kebakaran yang telah menimpa dua wilayah di Kabupaten Ogan Ilir, yakni terbakarnya Kantor Lurah Tanjung Raja Utara di Kecamatan Tanjung Raja serta sebuah rumah warga di Kecamatan Sungai Pinang. Mengingat risiko musim kering yang masih mengintai, dewan mendesak instansi teknis untuk meningkatkan respons darurat.
“Terkait El Nino saat ini, sudah ada dua kejadian di Tanjung Raja dan Sungai Pinang. Itu kebakaran Kantor Lurah Kelurahan Tanjung Raja Utara dan rumah di Sungai Pinang. Di sini kita minta kesiapsiagaan dari Damkar, jangan sampai ketika dihubungi, datang api sudah habis,” tegas Amir Hamzah di hadapan peserta sidang.
Perlindungan kelompok tani
Selain ancaman kebakaran akibat cuaca ekstrem, sektor pertanian turut menjadi perhatian utama fraksi. Amir Hamzah mengungkapkan bahwa para petani di berbagai wilayah mulai mengeluhkan dampak kekeringan yang mengancam areal persawahan mereka.
Jika tantangan iklim ini tidak segera diantisipasi secara taktis oleh dinas terkait, dikhawatirkan para petani di Bumi Caram Seguguk akan menghadapi ancaman gagal panen yang berdampak pada stabilitas ekonomi perdesaan. Oleh karena itu, dewan mendesak adanya intervensi dini untuk mengamankan pasokan air dan ketahanan pangan lokal.
Infrastruktur jalan dan jembatan
Poin krusial terakhir yang disuarakan dalam interupsi tersebut menyangkut kondisi infrastruktur penghubung antarwilayah. Amir Hamzah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera menerjunkan tim peninjau lapangan guna mengevaluasi kondisi ruas jalan serta jembatan yang mengalami kerusakan parah.
Sorotan utama diarahkan pada jalur strategis yang menghubungkan wilayah Pinang Mas hingga Pinang Jaya. Di lokasi tersebut, sejumlah konstruksi jembatan besi dilaporkan mulai terkelupas pada bagian pelatnya, sementara titik-titik ruas jalan mengalami kerusakan berlubang yang cukup membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Respons cepat eksekutif
Menanggapi berbagai aspirasi dan catatan kritis yang disampaikan melalui interupsi tersebut, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom. memberikan respons yang sangat kooperatif dan cepat tanggap. Bupati langsung menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut secara terukur.
“Terima kasih atas masukannya. Pak Sekda, tolong segera ditindaklanjuti ke Damkar. Terkait keluhan kelompok tani, di sini ada Kepala Dinas Pertanian, tolong jadi perhatian,” ujar Bupati Panca memberikan instruksi langsung di ruang sidang.
Terkait persoalan infrastruktur jalan dan jembatan, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan memetakan kewenangan penanganannya secara cermat. Ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi akan segera dikomunikasikan secara intensif kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sementara perbaikan jalan kabupaten akan langsung diprogramkan untuk segera ditanggulangi. ***
