Mendagri Siap Tindak Tegas Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

Jakarta, Nusaly.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak main-main dalam memberantas judi online, bahkan di kalangan pejabat daerah. Ia menegaskan akan menindak tegas kepala daerah yang terbukti terlibat dalam aktivitas terlarang ini.

Sanksi Berjenjang, dari Peringatan hingga Pemecatan

Tito mengungkapkan bahwa sanksi yang diberikan akan berjenjang, tergantung pada tingkat keterlibatan kepala daerah. “Kalau ternyata itu betul terkait judi online, ya bisa kita berikan peringatan kalau mungkin satu kali (judol dimainkan) jumlah kecil kita beli peringatan bisa lisan bisa tertulis, atau mungkin sanksi-sanksi lain,” ujarnya di Kompleks DPR RI, Kamis (27/6/2024).

Namun, jika terbukti bermain judi online dengan frekuensi sering dan jumlah besar, sanksi yang diberikan akan lebih berat. Bagi Penjabat Sementara (Pj), Tito bahkan tidak segan untuk menggantinya. Sementara bagi kepala daerah definitif, sanksi tertulis akan diberikan dan temuan tersebut bisa saja diungkap ke publik.

Dampak Elektabilitas bagi Kepala Daerah Definitif

Tito menekankan bahwa pengungkapan kasus judi online yang melibatkan kepala daerah definitif dapat berdampak buruk pada citra mereka di mata publik. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi mereka yang hendak maju dalam Pilkada 2024.

“Kalau memang klarifikasi sudah dilaksanakan dan buktinya benar, maka bisa saja kita nanti akan sampaikan kepada publik dan ingat risikonya ini mau Pilkada ya. Hal-hal negatif akan berdampak terhadap elektabilitas,” jelas Tito.

Informasi dari PPATK Jadi Titik Awal Penyelidikan

Tito mengaku telah menerima informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dugaan keterlibatan sejumlah kepala daerah dalam judi online. Namun, ia belum mengetahui siapa saja nama-nama kepala daerah yang dimaksud.

“Tadi ada informasi yang baru saya dengar dari teman-teman media, bahwa ada keterangan dari PPATK yang juga ikut judi online informasinya. Saya baru dengar barusan, benar atau tidak, (saya) tidak tahu, ada beberapa kepala daerah,” ungkap Tito.

Klarifikasi dan Tindakan Lanjut

Mendagri menegaskan akan menindaklanjuti informasi tersebut dengan meminta klarifikasi kepada PPATK. Jika data yang diberikan valid, Kemendagri akan melakukan klarifikasi lebih lanjut melalui Inspektorat Jenderal Kemendagri.

“Nah saya belum tahuini siapa saja, nanti saya akan proaktif mempertanyakan, minta informasi kepada PPATK, tapi di PPATK itu biasanya namanya transaksi mencurigakan, suspicious transaction, baru mencurigakan. Ini harus diklarifikasi. Kalau memang ada dan kami diberi datanya, saya akan meminta kepada jajaran inspektorat, irjen Kemendagri untuk melakukan klarifikasi,” tuturnya.

Mendagri Tito Karnavian menunjukkan sikap tegas dalam memberantas judi online, termasuk di kalangan pejabat daerah. Ia siap memberikan sanksi berat bagi kepala daerah yang terbukti terlibat, mulai dari peringatan hingga pemecatan. Informasi dari PPATK mengenai dugaan keterlibatan sejumlah kepala daerah dalam judi online akan ditindaklanjuti dengan klarifikasi dan tindakan lebih lanjut. ***