Aksi Simpatik Jilid II digelar setelah hampir sebulan pengusutan penganiayaan Rachmad Kurniawan dan Mulyadi belum menunjukkan perkembangan yang dinilai memadai. Koalisi meminta kepolisian membuka hasil investigasi dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
PALEMBANG, NUSALY.COM — Hampir satu bulan setelah dua jurnalis mengalami penganiayaan saat meliput demonstrasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palembang, Koalisi Pers Sumatera Selatan kembali mendatangi Polda Sumsel. Mereka menagih komitmen Kapolda untuk mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus meminta perkembangan penanganannya dibuka kepada publik.
Tuntutan itu disampaikan melalui Aksi Simpatik Jilid II di depan Mapolda Sumsel, Rabu (11/11/2026). Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari solidaritas pers yang sebelumnya digelar pada 15 Oktober 2026, dua hari setelah peristiwa penganiayaan terjadi.
Dua jurnalis yang menjadi korban adalah Rachmad Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PalTV. Keduanya mengalami luka-luka dan sempat menjalani perawatan di RS Bhayangkara Palembang pada 13 Oktober 2026.
Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, mengatakan kekerasan terhadap jurnalis tidak bisa dipandang sebatas persoalan keselamatan individu. Menurut dia, tindakan tersebut juga mengancam kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
“Pernyataan itu adalah komitmen terbuka yang harus dibuktikan melalui langkah konkret. Karena itu, Koalisi Pers Sumsel kembali menggelar Aksi Simpatik Jilid II, untuk menagih realisasi janji tersebut sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada penanganan pelaku di lapangan,” ujar Ardhy.
Janji Investigasi Ditagih, Empat Tuntutan Disampaikan
Pada aksi pertama, Kamis (15/10/2026), Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana menemui pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis di Sumsel. Dalam pertemuan itu, Kapolda menyampaikan komitmen untuk melakukan investigasi menyeluruh, menindak para pelaku, serta mengevaluasi rangkaian peristiwa bentrokan.
Kapolda juga disebut menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang dan kepolisian akan melawan premanisme. Namun, menurut Koalisi Pers Sumsel, komitmen tersebut perlu diikuti dengan keterbukaan mengenai langkah dan hasil penanganan perkara.
Dalam aksi kedua, koalisi menyampaikan empat tuntutan. Pertama, mendesak kepolisian mengusut tuntas pengeroyokan terhadap Rachmad dan Mulyadi, termasuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta menelusuri dugaan adanya aktor intelektual.
Kedua, meminta Kapolda Sumsel membuka perkembangan dan hasil investigasi menyeluruh sebagaimana dijanjikan dalam pertemuan pada aksi pertama.
Ketiga, mendesak penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan yang terbukti menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik, di samping ketentuan pidana lain yang relevan.
Keempat, koalisi memberikan tenggat waktu satu minggu sejak aksi digelar agar kepolisian menunjukkan kemajuan penanganan perkara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila tidak ada perkembangan yang dinilai memadai dalam tenggat tersebut, Koalisi Pers Sumsel menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Sejumlah lembaga yang akan didatangi meliputi Mabes Polri atau Divisi Propam, Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, dan Ombudsman Republik Indonesia.
AJI: Pengusutan Jangan Berhenti pada Tiga Tersangka
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, RM Resha A Usman, mengatakan aksi tersebut menjadi penegasan bahwa jurnalis di Sumatera Selatan masih mengawal proses hukum kasus penganiayaan tersebut.
Menurut Resha, pengusutan perkara tidak hanya menyangkut perlindungan terhadap profesi jurnalis, tetapi juga jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi berdasarkan fakta. Keamanan jurnalis saat menjalankan tugas, kata dia, menjadi salah satu prasyarat agar fungsi tersebut dapat berjalan.
Resha menilai perkembangan perkara belum menjawab tuntutan pengusutan secara menyeluruh. Ia menyebut hingga aksi kedua digelar, jumlah tersangka masih tiga orang, sementara rekaman video peristiwa penganiayaan telah beredar dan menurut penilaian koalisi mengindikasikan kemungkinan keterlibatan lebih banyak orang.
“Karena nyaris satu bulan ini, kasus pengeroyokan terhadap jurnalis ini dinilai jalan di tempat. Tiga tersangka tanpa ada penambahan, padahal video bukti pengeroyokan sudah banyak beredar. Dan dugaannya, pelaku lebih dari tiga orang. Kami meminta kasus ini diusut tuntas, karena ini bukan hanya sekadar pengeroyokan. Tapi menjaga profesi jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang,” jelasnya.
Koalisi Pers Sumsel menegaskan, perjuangan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk membela dua jurnalis yang menjadi korban. Mereka juga mendorong agar hubungan pers dan kepolisian dibangun atas dasar penghormatan terhadap profesi, transparansi, dan penegakan hukum.
Ardhy mengatakan kemitraan antara pers dan kepolisian tidak boleh dimaknai sebagai pembatasan terhadap sikap kritis media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Hingga aksi kedua berlangsung, tuntutan utama koalisi adalah agar komitmen pengusutan yang telah disampaikan Kapolda dapat dibuktikan melalui perkembangan perkara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. (dhi)
