Scroll untuk baca artikel
Banner Sumsel Maju untuk Semua

Banner Bijak Digital Pemkab MUBA

Sumsel Maju Terus untuk Semua

Asistensi SAKIP, Sekda Edward Candra Minta Zona Integritas Bukan Slogan

×

Asistensi SAKIP, Sekda Edward Candra Minta Zona Integritas Bukan Slogan

Sebarkan artikel ini
Asistensi SAKIP, Sekda Edward Candra Minta Zona Integritas Bukan Slogan
Sekda Sumsel Edward Candra pimpin asistensi SAKIP Kemenpan-RB. Dok. BHP Pemprov Sumsel

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memacu pembenahan tata kelola birokrasi melalui penguatan akuntabilitas kinerja dan integrasi teknologi informasi. Komitmen mewujudkan wilayah bebas korupsi dituntut lahir dari keteladanan pimpinan agar reformasi administrasi berdampak nyata pada pelayanan publik.

PALEMBANG, NUSALY – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bergerak cepat melakukan akselerasi pembenahan tata kelola administrasi pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan efisiensi anggaran.

Langkah penguatan tersebut ditegaskan saat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Candra mengikuti agenda Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring dari Ruang Rapat Bina Praja, Palembang, Selasa (26/5/2026).

Dalam arahannya di hadapan jajaran kepala satuan kerja, Edward Candra menyatakan bahwa pembenahan SAKIP bukan sekadar pemenuhan kewajiban pelaporan administratif tahunan kepada pemerintah pusat.

Agenda strategis ini merupakan instrumen bersama untuk mengukur sejauh mana program kerja instansi daerah mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta sejalan dengan pencapaian target pembangunan regional.

Di tengah arus digitalisasi, Edward juga menyoroti dinamika perkembangan teknologi modern, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di lingkungan birokrasi.

Teknologi diakui memiliki sisi positif dalam mempercepat pelayanan, namun sekaligus membawa tantangan adaptasi yang besar bagi aparatur sipil negara. Oleh karena itu, penyelarasan kompetensi digital SDM aparatur menjadi mutlak dilakukan guna mendongkrak performa kinerja organisasi secara keseluruhan.

“Dalam reformasi birokrasi, masih banyak hal yang harus kami perbaiki. Bicara soal Zona Integritas, itu harus dimulai dari pimpinan untuk memberikan contoh, sehingga benar-benar menjadi budaya kerja dan tidak hanya sekadar slogan,” tegas Edward saat memberikan instruksi formal kepada seluruh peserta asistensi nasional tersebut.

Pihak Pemprov Sumsel berharap seluruh jajaran aparatur menyerap materi asistensi dari kementerian dengan mendalam. Penerapan di lapangan harus mengacu pada pembangunan ekosistem kerja yang berkualitas serta internalisasi nilai-nilai dasar ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK).

Sistem satu kali kirim pengusulan digital

Selain menekankan perubahan budaya kerja, forum koordinasi tersebut membedah regulasi dan linimasa krusial terkait mekanisme pengusulan unit kerja atau satuan kerja untuk evaluasi Zona Integritas. Prosedur pengusulan tahun ini mengalami pengetatan sistemik yang wajib dipatuhi oleh seluruh administrator instansi.

Pintu waktu pengusulan resmi akan dibuka secara serentak mulai tanggal 1 Juni hingga berakhir pada 30 Juni 2026. Seluruh pemrosesan dokumen dan kanal pengusulan dilakukan sepenuhnya secara digital melalui laman resmi Portal Reformasi Birokrasi (RB) Nasional, dengan menggunakan basis akun yang sama pada portal RB masing-masing instansi daerah.

Aturan ketat yang menjadi perhatian utama adalah penerapan Sistem Satu Kali Submit (One-Time Submission). Setiap instansi pemerintah daerah hanya diberikan kesempatan satu kali untuk mengirimkan berkas pengusulan unit kerja mereka di dalam sistem pengisian digital tersebut.

Begitu tombol pengiriman diakses oleh akun resmi instansi, sistem pengawasan pusat akan otomatis mengunci seluruh dokumen secara permanen dan tidak membuka ruang perubahan atau perbaikan draf kembali.

Menanggapi ketatnya penguncian otomatis tersebut, Pemprov Sumsel mengeluarkan imbauan tegas agar setiap kepala satuan kerja bertindak sangat cermat, teliti, dan berhati-hati dalam menelaah validitas data pendukung sebelum melakukan finalisasi pengusulan di portal nasional. (dhi)

NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang