Musyawarah Daerah DPD Partai Golkar Sumsel 2026–2031 dinilai harus menjadi ujian tradisi kaderisasi. Pengamat Politik Bagindo Togar mengingatkan agar partai tak terjebak fenomena ”power ranger”, oligarki, dan abai terhadap kapasitas intelektual pimpinan.
PALEMBANG, NUSALY — Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Sumatera Selatan periode 2026–2031, menurut Pengamat Politik Bagindo Togar, tidak semestinya hanya dipahami sebagai agenda rutin memilih ketua baru.
Dalam pandangan Bagindo, pergantian kepemimpinan partai bukan semata memilih figur baru, melainkan juga menentukan arah organisasi dalam menghadapi dinamika politik lima tahun mendatang.
Bagindo menilai tantangan terbesar dalam proses regenerasi partai justru muncul ketika kontestasi membuka ruang bagi figur yang memiliki kekuatan politik atau modal besar, tetapi belum melalui proses kaderisasi yang panjang.
Karena itu, suksesi pimpinan tidak cukup diukur dari siapa yang mengantongi dukungan terbanyak dari pemegang suara. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan proses regenerasi tersebut berjalan melalui mekanisme yang menghargai perjalanan panjang seorang kader.
“Jangan sampai ada kader mendadak. Partai harus memberikan penghargaan kepada orang yang memang sudah lama berproses dan bekerja untuk organisasi,” ujar Bagindo saat dimintai pandangannya di Palembang.
Bagi Bagindo, kaderisasi bukan sekadar memenuhi syarat administratif untuk maju sebagai calon ketua. Dalam partai yang memiliki sejarah panjang seperti Golkar, proses berjenjang itu menjadi ruang bagi seorang kader memahami kultur organisasi, mengenal jejaring kepartaian hingga tingkat daerah, sekaligus mengalami dinamika internal sebelum memegang tanggung jawab kepemimpinan.
Sebab itu, syarat pengalaman sebagai kader sekurang-kurangnya lima tahun menjadi ukuran rasional apakah seorang calon ketua benar-benar meresapi ideologi partai, menguasai mekanisme kerja internal, serta paham betul atas dinamika sosiologis masyarakat Sumatera Selatan.
Waspadai Fenomena ”Power Ranger”
Kematangan kaderisasi itu menjadi kunci untuk membentengi partai dari fenomena yang ia sebut sebagai “power ranger”, yakni figur yang tiba-tiba muncul menjelang kontestasi dan dalam waktu singkat merangsek masuk ke lingkaran strategis berkat modal atau akses kekuasaan.
Bagi Bagindo, proses kaderisasi tidak dapat dipisahkan dari mekanisme dukungan internal. Sebab, kepemimpinan partai bukan hanya soal siapa yang memenuhi syarat administratif, melainkan juga siapa yang mampu membangun kepercayaan di dalam organisasi. Karena itu, ia mengingatkan bahwa calon ketua setidaknya harus memperoleh dukungan minimal 30 persen dari total 23 pemegang suara sesuai mekanisme organisasi.
Fenomena pragmatis seperti power ranger, jika dibiarkan, berpotensi mengikis loyalitas dan rasa memiliki dari para kader yang telah lama mengabdi di tingkat bawah karena merasa pengabdian mereka tak lagi dihargai.
“Jangan ada kader mendadak atau power ranger. Partai harus memberikan penghargaan kepada orang yang memang sudah lama berproses dan bekerja untuk organisasi,” tegasnya.
Ketika Rekam Jejak Lebih Penting daripada Popularitas
Konsolidasi riil tersebut mengarahkan Bagindo pada kualifikasi personal calon pimpinan. Partai Golkar, tegasnya, sejak lama memiliki kriteria baku berupa doktrin PDLT—Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela—sebagai kaji ulang atas modal dasar seorang pimpinan.
Popularitas maupun jaringan politik yang luas tidak akan bernilai apabila tidak ditopang oleh prestasi kerja yang terukur, dedikasi tanpa henti terhadap organisasi, loyalitas pada garis perjuangan partai, serta rekam jejak moral yang bersih dari cacat etika maupun hukum.
“Ketua partai harus menjadi figur yang bisa menjadi contoh bagi kader. Karena itu PDLT harus benar-benar menjadi salah satu pertimbangan utama,” tuturnya.
Di tengah perubahan perilaku pemilih, meningkatnya proporsi pemilih muda, serta menguatnya pengaruh media digital, Bagindo menilai ukuran kepemimpinan partai ikut berubah.
Tantangan yang dihadapi partai kini tidak lagi sebatas konsolidasi internal, tetapi juga merespons perubahan demografi pemilih, perkembangan ekonomi kreatif, penyediaan lapangan kerja, hingga pola komunikasi politik generasi muda.
Karena itu, menurut dia, pemimpin partai membutuhkan kemampuan analisis yang semakin memadai dibanding sebelumnya. Dari sudut pandang itulah ia mengusulkan agar kapasitas akademik menjadi salah satu pertimbangan.
Berangkat dari pandangan tersebut, ia mengusulkan agar calon ketua idealnya berpendidikan minimal jenjang magister (S2) dengan rekam akademik yang baik dari perguruan tinggi terakreditasi A. Kendati demikian, ia memberi catatan bahwa gelar akademik tidak boleh berdiri sendiri sebagai pameran ijazah semata.
“Gelar akademik harus berjalan seiring dengan pengalaman organisasi, integritas, serta kemampuan memimpin,” tambahnya.
Merawat Meritokrasi, Menepis Oligarki
Menurut Bagindo, Musda semestinya tidak berhenti pada pergantian figur. Forum tersebut juga perlu menjadi ruang lahirnya gagasan baru dan program futuristik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan dalam jangka panjang.
Program yang ditawarkan, menurut dia, semestinya tidak sekadar meniru program partai politik lain, melainkan memiliki ciri khas beringin yang kuat serta menawarkan gagasan yang inovatif.
Gagasan tentang kualifikasi kepemimpinan modern itu sekaligus menjadi perisai untuk membentengi proses Musda dari cengkeraman oligarki politik.
Bagindo mengingatkan agar proses penentuan arah kepemimpinan tidak disandera oleh kepentingan segelintir elite pemilik modal besar atau pemegang akses kekuasaan. Musda harus memberi ruang kompetisi yang adil dan terbuka bagi seluruh kader yang berprestasi.
“Harus bebas dari praktik dan unsur oligarki. Jangan sampai proses pemilihan hanya ditentukan oleh kekuatan tertentu,” imbaunya.
Pada akhirnya, prasyarat yang disampaikan Bagindo bermuara pada satu hal: memastikan Musda tidak hanya menghasilkan pergantian ketua, tetapi juga memperkuat kualitas kepemimpinan Partai Golkar di Sumatera Selatan.
Dengan demikian, menurut Bagindo, Musda Golkar Sumsel tidak hanya menentukan siapa yang memimpin partai lima tahun ke depan. Forum tersebut juga akan memperlihatkan apakah Golkar tetap mempertahankan tradisi kaderisasi sebagai fondasi organisasi atau memberi ruang yang lebih besar bagi politik yang serba instan.
Bagi Bagindo, seluruh ukuran itu pada akhirnya bermuara pada satu hal. “Jangan hanya mampu menjadi ketua, tetapi harus mampu membawa partai menang. Itu ukuran keberhasilan seorang ketua,” pungkas Bagindo. (dhi)
