Mencari Denyut Baru di Aspal Kolonel Atmo

PALEMBANG, NUSALY – Bagi warga Palembang, kerinduan akan ruang publik yang hidup namun tertata telah lama mengendap sejak redupnya pesona pedestrian Sudirman. Aspirasi ini dijawab oleh Pemerintah Kota Palembang dengan rencana besar: menyulap Jalan Kolonel Atmo menjadi kawasan pedestrian khusus malam Minggu mulai pertengahan Januari 2026.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar pemindahan titik keramaian. “Ini adalah solusi agar masyarakat tetap memiliki ruang publik yang nyaman dan terkelola,” ujarnya, Sabtu (3/1/2026).

Namun, rencana ini menuntut sinkronisasi birokrasi yang cepat. Mengingat Jalan Kolonel Atmo berstatus jalan milik provinsi, Senin (5/1/2026) ini tim teknis Pemerintah Kota Palembang mulai bergerak melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan izin serta kesiapan teknis sebelum aktivasi dilakukan.

Belajar dari “Mati Suri” Jalan Sudirman

Langkah memindahkan konsentrasi massa ke Kolonel Atmo merupakan respons atas matinya aktivitas di Jalan Jenderal Sudirman yang sebelumnya menjadi primadona. Para pengamat tata kota melihat bahwa sebuah ruang publik tidak bisa hanya mengandalkan keramaian massa, melainkan membutuhkan manajemen ekosistem yang berkelanjutan.

Dalam rencana “Kolonel Atmo Pedestrian” ini, aspek manajemen menjadi harga mati. Ratu Dewa menuntut pembagian tanggung jawab yang jelas sejak awal, mulai dari pendataan pedagang melalui sistem kartu identitas (ID card), manajemen sampah yang ketat, hingga penataan parkir yang sering kali menjadi titik lemah kenyamanan urban. Standar keteraturan inilah yang akan menentukan apakah kawasan ini akan menjadi rujukan baru atau sekadar pengulangan kegagalan sebelumnya.

Ketegasan pada detail teknis mencerminkan kesadaran baru bahwa masyarakat perkotaan saat ini sangat sensitif terhadap isu kebersihan dan estetika ruang. Jika dikelola secara serampangan, kawasan ini berisiko hanya menjadi pasar kaget mingguan yang kumuh, alih-alih menjadi ruang ketiga yang menyegarkan bagi warga kota.

Formalisasi Sektor Informal dan Ekosistem Kreatif

Salah satu poin krusial dalam revitalisasi ini adalah nasib pelaku UMKM. Rencananya, para pedagang yang dahulu menghuni Sudirman akan dialihkan ke Kolonel Atmo dengan sistem yang lebih terorganisir. Ini adalah upaya untuk mendudukkan kembali sektor informal sebagai bagian integral dari keindahan kota, bukan pengganggunya.

Kehadiran unit usaha mikro, pertunjukan seni jalanan, dan ruang interaksi sosial diharapkan mampu memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal. Jalan Kolonel Atmo yang biasanya hanya berfungsi sebagai jalur sirkulasi kendaraan, kini dipacu untuk bertransformasi menjadi social hub—tempat di mana komunitas kreatif dan warga dapat bertemu dalam satu ekosistem yang aman dan terkendali.

Bagi mereka yang mendambakan oase di tengah padatnya kota, keberadaan kawasan ini menawarkan alternatif gaya hidup urban yang lebih manusiawi. Bukan sekadar tempat belanja, Kolonel Atmo dirancang sebagai ruang yang menghargai pejalan kaki, memberikan rasa aman, dan menonjolkan karakter budaya lokal yang modern.

Tantangan Aksesibilitas dan Mobilitas Urban

Mengubah urat nadi kendaraan menjadi kawasan pejalan kaki, meski hanya secara temporer, tetap memberikan tekanan pada sirkulasi jantung kota. Jalan Kolonel Atmo merupakan jalur penting yang menghubungkan berbagai area komersial. Oleh karena itu, rapat teknis yang dimulai hari ini menjadi kunci untuk mematikan skenario pengalihan arus lalu lintas tidak menimbulkan dampak domino kemacetan di ruas jalan pendukung lainnya.

Keberhasilan pedestrianisasi di kota-kota dunia selalu bergantung pada kemudahan akses dan integrasi dengan transportasi publik. Ketersediaan kantong parkir yang terkelola secara resmi dan jarak tempuh jalan kaki yang masuk akal menjadi penentu utama apakah warga akan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi rutin atau sekadar kunjungan sekali lewat.

Ratu Dewa berharap, kawasan ini menjadi ruang publik yang hidup, aman, dan nyaman. Harapan yang besar, namun realisasinya akan bergantung pada seberapa kuat komitmen birokrasi dalam menjaga konsistensi aturan di lapangan setelah seremoni pembukaan usai.

Menguji Konsistensi Tata Kelola Ruang

Membangun ruang publik jauh lebih mudah daripada merawat konsistensinya. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan banyak kawasan pedestrian yang akhirnya kembali dikuasai parkir liar atau beralih fungsi menjadi area kumuh karena lemahnya pengawasan pasca-aktivasi. Keberlanjutan kawasan Kolonel Atmo akan menjadi cermin dari sejauh mana birokrasi mampu menjaga komitmen jangka panjang.

Proyek ini adalah ujian bagi tata kelola Pemerintah Kota Palembang pada tahun 2026. Masyarakat tidak hanya butuh tempat untuk menghabiskan waktu; mereka butuh jaminan bahwa ruang publik mereka terlindungi dari premanisme, bersih dari sampah, dan inklusif bagi semua kalangan.

Jika pertengahan Januari nanti rencana ini berjalan dengan standar kualitas yang tinggi, Palembang mungkin baru saja menemukan kembali identitas urbannya. Sebuah investasi kualitas hidup jangka panjang yang membuktikan bahwa kota yang bermartabat adalah kota yang mampu memuliakan warga dan pejalan kakinya dengan sistem yang konsisten.

(dhi)