Diplomasi Pendidikan Firdaus Hasbullah dan Upaya Menembus Sekat Marginalitas di PALI

Langkah taktis diambil Wakil Ketua DPRD PALI Firdaus Hasbullah dengan mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan guna mengurai benang kusut infrastruktur sekolah. Ia menuntut negara hadir secara konkret melalui kebijakan penerimaan siswa yang transparan.

PALEMBANG, NUSALY – Libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah baru saja usai, namun bagi Firdaus Hasbullah, SH., MH, urusan perut dan otak rakyat di Bumi Serepat Serasan tidak mengenal kata jeda. Kamis (26/3/2026), Wakil Ketua DPRD PALI ini memilih langsung tancap gas menuju kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Ia datang membawa segudang persoalan pendidikan yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di pelosok desa.

Dua persoalan fundamental diletakkan Firdaus di atas meja koordinasi. Pertama, mengenai carut-marut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026 yang sebentar lagi bergulir. Kedua, potret buram infrastruktur Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di PALI yang kondisinya kian memprihatinkan.

Firdaus, yang memiliki latar belakang praktisi hukum, menegaskan bahwa SPMB bukan sekadar urusan teknis pendaftaran di atas kertas. Baginya, ini adalah instrumen distribusi keadilan. Ia mendesak agar jalur zonasi, afirmasi bagi warga miskin, hingga jalur prestasi tidak dicederai oleh praktik-praktik “titipan” yang merugikan anak-anak daerah yang benar-benar kompeten.

”Kami melakukan tekanan secara konstruktif agar pelaksanaan SPMB tahun ini benar-benar berpijak pada asas akuntabilitas. Jangan sampai ada disparitas akses bagi putra-putri daerah di PALI hanya karena persoalan teknis atau ketidakterbukaan sistem. Kita ingin keadilan, bukan sekadar angka di aplikasi,” tegas politisi Partai Demokrat ini dengan nada bicara yang menghentak.

Realitas getir di Tanah Abang

Namun, bukan Firdaus namanya jika tidak membawa data lapangan yang “pedas”. Ia membedah realitas pahit mengenai kondisi fisik satuan pendidikan yang berada di bawah wewenang provinsi namun seolah terlupakan. Salah satu yang ia soroti secara khusus adalah nasib sejumlah SMA di wilayah Kecamatan Tanah Abang.

Ada anomali yang menyesakkan: sekolah menengah yang seharusnya menjadi zona suci bagi transfer ilmu, justru belum memiliki pagar pembatas yang layak. Akibatnya, hewan ternak milik warga sering kali bebas berkeliaran masuk ke lingkungan sekolah. Kondisi ini bukan sekadar urusan estetika, melainkan degradasi marwah institusi pendidikan yang seharusnya steril dan kondusif.

”Infrastruktur SMA dan SMK di PALI masih sangat terbatas. Kita bicara soal kekurangan ruang kelas, fasilitas belajar yang sudah usang, hingga kebutuhan mendesak untuk rehabilitasi bangunan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak bisa lagi menutup mata, intervensi anggaran harus segera dilakukan,” ujar Firdaus.

Ia juga menyinggung kondisi SMK di PALI yang hingga kini masih kekurangan alat praktik. Padahal, jargon SMK adalah mencetak tenaga kerja siap pakai. Tanpa laboratorium dan perlengkapan yang memadai, lulusan SMK di PALI hanya akan menjadi penonton di tengah derasnya arus industri di daerahnya sendiri. Ketimpangan fasilitas antara sekolah di pusat kota provinsi dengan sekolah di wilayah penyangga seperti PALI adalah bentuk ketidakadilan spasial yang harus segera dikoreksi melalui kebijakan anggaran yang berpihak.

Menagih komitmen lintas otoritas

Kunjungan Firdaus ini merupakan manifestasi dari fungsi check and balances yang dijalankan legislatif. Ia memandang bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di PALI tidak akan pernah tercapai jika hanya mengandalkan retorika di atas panggung. Harus ada sinkronisasi visi yang jujur antara DPRD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Bagi Firdaus, investasi terbaik bagi masa depan PALI bukanlah infrastruktur jalan semata, melainkan otak anak-anak mudanya. Jika pagar sekolah saja tidak ada, jika ruang kelas masih bocor, maka mimpi tentang kompetisi global hanya akan menjadi dongeng sebelum tidur. Ia menginginkan adanya komitmen tertulis dan langkah nyata dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel untuk melakukan rehabilitasi bangunan sekolah yang telah mengalami kerusakan struktural.

”Kami membangun jembatan komunikasi ini agar ada langkah konkret, bukan sekadar janji-janji manis di sela kunjungan. Pendidikan di PALI harus merata, dari pusat kota hingga ke pelosok desa. Kami akan kawal terus urusan ini sampai setiap ruang kelas di PALI benar-benar layak bagi lahirnya generasi intelektual baru,” tambahnya membedah visi jangka panjang daerah.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan desakan agar catatan-catatan kritis yang disampaikan segera ditransformasikan menjadi program kerja nyata pada tahun anggaran berjalan.

Firdaus Hasbullah berkomitmen untuk terus menyuarakan hak-hak pedagogis masyarakat Serepat Serasan hingga kualitas pendidikan di PALI benar-benar setara dengan wilayah lainnya di Sumatera Selatan.

Langkah advokasi ini memberikan sinyal kuat bagi publik bahwa DPRD PALI tidak akan membiarkan ketimpangan pendidikan terus berlanjut tanpa ada perlawanan kebijakan. (dhi)