DPRD Muba Desak Perusahaan Migas Tanggung Jawab Perbaiki Jalan Rusak

Legislator H Amri Andi suarakan urgensi infrastruktur di Jirak Jaya dan Sungai Keruh di tengah kepungan pemangkasan anggaran daerah.

SEKAYU, NUSALY – Suara dari akar rumput mengenai hancurnya infrastruktur jalan kembali memanaskan ruang paripurna DPRD Musi Banyuasin (Muba). Melalui interupsi tajam, Anggota DPRD Muba H. Amri Andi, ST, mendesak lembaga legislatif dan pemerintah daerah untuk tidak lagi berkompromi dengan perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di wilayah terdampak.

Di tengah badai pemangkasan anggaran, DPRD Muba menuntut peran nyata korporasi untuk membenahi akses jalan di Kecamatan Jirak Jaya dan Sungai Keruh yang kian memprihatinkan.

Bagi Amri Andi, keluhan masyarakat bukan sekadar catatan rutin, melainkan jeritan ekonomi yang terhambat. Keterbatasan APBD saat ini dipandang bukan sebagai alasan untuk membiarkan jalan hancur, melainkan momentum bagi DPRD untuk menggedor pintu tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sudah puluhan tahun mengeruk hasil bumi di sana.

Menagih Bakti Raksasa Energi

DPRD Muba menilai keberadaan industri raksasa di wilayah Jirak Jaya dan Sungai Keruh seharusnya menjadi tulang punggung bagi ketahanan infrastruktur lokal. Amri Andi menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan migas tersebut memiliki beban moral untuk ikut serta dalam pembangunan, terutama saat kapasitas fiskal daerah sedang mengalami penyusutan signifikan.

“Perusahaan migas ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Sudah sepantasnya mereka siap berpartisipasi menyelesaikan permasalahan jalan yang rusak parah di kecamatan tersebut. Ini demi kelancaran aktivitas masyarakat yang selama ini terganggu,” tegas H. Amri Andi di hadapan pimpinan rapat, Senin (6/4/2026).

Langkah ini dipandang sebagai solusi “jalan tengah” yang paling masuk akal. Tanpa intervensi korporasi, upaya perbaikan jalan akan sulit terealisasi jika hanya mengandalkan kantong daerah yang kian tipis.

Terobosan di Tengah Krisis Anggaran

Sorotan DPRD Muba ini menjadi sinyal kuat bahwa urusan infrastruktur tidak bisa lagi dikelola secara konvensional. Amri Andi mendorong adanya formulasi khusus yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar dalam skema gotong royong pembangunan. Ia mengingatkan bahwa setiap sen investasi yang masuk ke Muba harus berdampak langsung pada kualitas hidup warga di tingkat tapak.

“Tak henti-hentinya saya sampaikan keluhan rakyat ini. Kita harus berpikir kreatif. Mengingat saat ini terjadi pemangkasan anggaran, perusahaan yang beroperasi di sana harus turut andil membantu pembangunan jalan,” tambahnya dengan nada mendesak.

Aspirasi yang disuarakan di gedung parlemen ini kini menjadi perhatian utama guna mencari titik temu antara kebutuhan mendesak rakyat dan kesiapan kontribusi dunia usaha. DPRD Muba berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ada komitmen hitam di atas putih dari para pemangku kepentingan industri di Bumi Serasan Sekate. (heri)