DPRD Ogan Ilir Bedah Rapor Kinerja Eksekutif Lewat LKPJ 2025

Gedung wakil rakyat Ogan Ilir menunjukkan ritme kerja tinggi. Usai menuntaskan bahasan regulasi inisiatif, legislator langsung tancap gas membedah Nota Penjelasan Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025. Ini momen krusial. Sejauh mana janji pembangunan dieksekusi di lapangan akan diuji di meja dewan.

INDRALAYA, NUSALY – Estafet persidangan di Gedung DPRD Kabupaten Ogan Ilir bergulir tanpa jeda, Senin (30/3/2026). Ketua DPRD Ogan Ilir H. Edwin Cahya Putra kembali mengetuk palu. Rapat Paripurna XXX Masa Sidang Ke-II Tahun 2026 resmi dibuka. Didampingi Wakil Bupati H. Ardani, Edwin memimpin Pembicaraan Tingkat I. Fokusnya tunggal: Nota Penjelasan Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Ruang sidang padat. Anggota dewan, unsur Forkopimda, hingga jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hadir memenuhi ruangan. Suasana tertib, namun tensi akuntabilitas terasa kuat di udara. LKPJ bukan sekadar tumpukan kertas administratif. Dokumen ini adalah instrumen politik dan hukum. Ia berfungsi sebagai cermin kejujuran pemerintah daerah dalam menggunakan setiap rupiah anggaran rakyat sepanjang tahun lalu.

Uji Akuntabilitas

Melalui nota penjelasan itu, pemerintah daerah membeberkan wajah asli pelaksanaan pemerintahan selama 2025. Capaian program pembangunan, realisasi serapan anggaran, hingga efektivitas kebijakan strategis dikuliti satu per satu. Bagi DPRD, ini kesempatan emas. Fungsi pengawasan dijalankan secara total. Nota ini menjadi titik awal bagi para wakil rakyat untuk mengevaluasi apakah program eksekutif sudah tepat sasaran atau sekadar rutinitas birokrasi yang menghabiskan uang negara.

Edwin Cahya Putra menegaskan satu hal: LKPJ adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan konstitusional kepala daerah kepada DPRD. Di balik angka-angka capaian yang dipaparkan, dewan punya kewajiban memvalidasi dampak nyatanya bagi masyarakat Bumi Caram Seguguk. Pembahasan ini akan bermuara pada rekomendasi strategis. Masukan dari dewan nantinya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan kompas perbaikan agar kinerja pemerintahan di tahun-tahun mendatang jauh lebih efektif dan bersih.

Dua rapat paripurna dalam satu hari jadi bukti nyata komitmen legislatif. DPRD Ogan Ilir tidak ingin kehilangan momentum. Mereka menjaga keseimbangan fungsi legislasi dan pengawasan tanpa kompromi. Dengan membedah LKPJ secara sistematis, dewan memastikan sistem pemerintahan di Ogan Ilir tetap berada pada rel yang transparan. Setiap kebijakan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka di hadapan publik.

Sinergi Pengawasan

Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah tetap jadi fondasi utama. Edwin melihat keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dalam rapat ini sebagai bukti mekanisme pengambilan kebijakan di Ogan Ilir berjalan terstruktur. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) hanya bisa dicapai jika ada keterbukaan dalam menerima evaluasi. Sinergi ini bukan berarti tanpa kritik. Justru kritik yang membangun adalah bumbu utama demi kesejahteraan masyarakat.

Legislatif Ogan Ilir kembali mempertegas posisinya sebagai lembaga pengawas yang seimbang. Melalui rangkaian sidang maraton ini, dewan memastikan setiap program pembangunan sepanjang 2025 didukung data valid dan hasil berkelanjutan. Harapannya besar. Hasil akhir pembahasan LKPJ ini mampu melahirkan rekomendasi berkualitas guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di masa depan. Akuntabilitas bukan beban, melainkan aset kredibilitas daerah.

Sidang paripurna ditutup dengan catatan penting mengenai profesionalisme birokrasi. Ke depan, DPRD Ogan Ilir berkomitmen mempertahankan ritme pengawasan yang ketat. Transparansi dan orientasi pada kepentingan masyarakat luas tetap jadi harga mati. Dari Indralaya, maraton legislasi dan pengawasan ini dikirimkan sebagai pesan kuat. Bahwa setiap derap pembangunan di Ogan Ilir akan selalu diawasi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka di gedung rakyat. (dhi)