DPRD Ogan Ilir Pertajam Evaluasi LKPJ di Semarang

Delegasi DPRD Ogan Ilir melakukan pendalaman teknis terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kota Semarang. Fokus utama kunjungan ini adalah memperkuat fungsi pengawasan agar setiap rekomendasi dewan memiliki taji terhadap kinerja pemerintah daerah.

SEMARANG, NUSALY – Kualitas pengawasan anggaran di Kabupaten Ogan Ilir kini menjadi taruhan. Tak ingin sekadar menerima laporan di atas kertas, delegasi legislator dari Bumi Caram Seguguk mendatangi DPRD Kota Semarang untuk membedah mekanisme evaluasi LKPJ Tahun Anggaran 2025, Jumat (24/4/2026).

Langkah DPRD Ogan Ilir ini bukan tanpa alasan. Di Ruang Paripurna DPRD Kota Semarang, delegasi dewan berupaya mencari formula pengawasan yang lebih efektif agar laporan kinerja eksekutif benar-benar akuntabel. Pertukaran informasi teknis menjadi agenda utama ketimbang seremonial kunjungan kerja biasa.

Penerimaan rombongan dilakukan langsung oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Siti Roika. Bagi DPRD Ogan Ilir, Semarang dipilih karena dinilai memiliki pola evaluasi yang tajam, terutama dalam memberikan catatan kritis terhadap capaian kerja pemerintah kota mereka.

Demi Transparansi Anggaran

Fokus delegasi DPRD Ogan Ilir tetap pada materi LKPJ 2025. Dewan ingin memastikan bahwa fungsi kontrol legislatif di daerahnya tidak tumpul. Melalui pendalaman ini, legislator berharap setiap rupiah anggaran yang keluar dari kas daerah bisa dipertanggungjawabkan sesuai perencanaan yang sudah disepakati bersama.

Hasil dari diskusi lintas daerah ini nantinya akan dibawa pulang ke Ogan Ilir sebagai bahan referensi internal. DPRD Ogan Ilir berkomitmen bahwa hasil evaluasi anggaran tahun ini harus lebih transparan dan berdampak langsung pada akselerasi pembangunan di daerah.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh perwakilan dewan dari Kabupaten Bojonegoro, Boyolali, dan Klaten. Namun, bagi delegasi Ogan Ilir, misi utamanya tetap satu: memperkuat kualitas perencanaan dan pengawasan demi menjaga integritas lembaga serta kepentingan masyarakat luas. (dhi)