Jakarta, NUSALY.com – Dalam upaya mewujudkan tata kelola bisnis yang baik dan menghormati hak asasi manusia (HAM), Indonesia telah mengadopsi Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (UNGPs) serta memiliki Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023.
Seminar Nasional Penguatan Stranas BHAM
Untuk memperkuat implementasi Stranas BHAM, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktorat Jenderal HAM KemenkumHAM, dan International Labour Organization (ILO) dengan dukungan pemerintah Jepang menyelenggarakan Seminar Nasional Penguatan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait Implementasi Kerja Layak di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Penerapan Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, dalam pidato kuncinya menekankan pentingnya Penerapan Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab sebagai kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal penerapan prinsip-prinsip ini agar setiap pekerja di negeri ini dapat menikmati hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang layak, serta bekerja dalam kondisi yang manusiawi,” kata Afriansyah.
Stranas BHAM sebagai Landasan
Wamenaker menyampaikan harapannya bahwa Stranas BHAM dapat menjadi landasan bagi praktik bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar ketenagakerjaan internasional.
“Melalui kolaborasi erat antara kementerian, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja, kita akan dapat memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.
Pentingnya HAM dalam Dunia Bisnis
Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyoroti pentingnya implementasi HAM di dunia bisnis, khususnya terkait dengan penerapan kerja layak.
“Keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja,” ujarnya.
Dhahana juga menekankan pentingnya mengarusutamakan nilai-nilai HAM dalam dunia bisnis agar menjadi kebutuhan dalam kompetisi di pasar.
“Kami yakin dengan komitmen bersama yang kuat, maka Stranas BHAM dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan bisnis yang menghormati hak asasi manusia dan implementasi kerja yang layak di Indonesia,” jelasnya.
Dukungan ILO
Spesialis Ketenagakerjaan ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Diego Rei, menegaskan bahwa Stranas BHAM dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas sektor swasta Indonesia mengenai praktik bisnis yang bertanggung jawab.
“Dengan memastikan penghormatan terhadap HAM dan pekerjaan yang layak, termasuk di dalamnya pengembangan keterampilan pekerja, perusahaan dapat mendorong perubahan positif dalam operasi dan rantai pasokannya,” kata Diego.
Seminar sebagai Sarana Masukan
Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai wadah bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk memberikan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan Stranas BHAM. Kegiatan ini didukung melalui dua proyek yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak: Proyek Rantai Pasokan Asia yang Tangguh, Inklusif dan Berkelanjutan (RISSC) dan Proyek Pengembangan Keterampilan dan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab di Indonesia.
Seminar Nasional Penguatan Stranas BHAM menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan menghormati HAM. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, diharapkan Stranas BHAM dapat menjadi instrumen efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ***
NUSALY Channel
Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
