Ketegasan Kapolda Sumsel Menata Ulang Izin Senjata Api

Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Sandi Nugroho mengambil kendali penuh dalam pengetatan pengawasan senjata api di wilayahnya. Evaluasi total terhadap standar prosedur kepemilikan diinstruksikan guna menutup ruang bagi kriminalitas bersenjata.

PALEMBANG, NUSALY – Di tengah bayang-bayang ancaman kekerasan bersenjata, Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Sandi Nugroho memilih jalan tanpa kompromi. Ia memerintahkan jajarannya untuk membedah ulang seluruh standar operasional prosedur (SOP) kepemilikan senjata api oleh warga sipil demi menjamin keamanan publik yang lebih absolut.

Sikap tanpa kompromi itu ditunjukkan Sandi dalam pertemuan strategis di Gedung Presisi Polda Sumsel, Rabu (11/3/2026). Di hadapan para pejabat utama dan pengurus organisasi, Sandi menegaskan bahwa setiap pucuk senjata yang beredar di Sumatera Selatan harus berada dalam pantauan radarnya tanpa terkecuali.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Evaluasi berkala menunjukkan adanya celah kerawanan dari peredaran senjata rakitan serta airsoft gun hasil modifikasi yang kerap digunakan dalam aksi kriminalitas. Bagi Sandi, membiarkan satu saja senjata ilegal beredar sama saja dengan membiarkan ancaman nyawa mengintai warganya.

”Peredaran senjata api ilegal, baik rakitan maupun airsoft gun modifikasi, adalah ancaman serius. Pengawasan harus diperketat; pencegahan adalah harga mati untuk menjaga keamanan masyarakat,” tegas Sandi dengan nada bicara yang lugas dan penuh penekanan.

Prioritas keamanan

Sorotan Sandi terhadap aspek keamanan ini melampaui kepentingan lainnya. Meski ia memberikan ruang bagi pembinaan olahraga menembak, Sandi memastikan bahwa “hobi” tidak boleh mengalahkan “hukum”. Ia menempatkan tertib administrasi sebagai syarat mutlak yang tidak bisa ditawar bagi siapa pun yang memegang senjata.

Visi Sandi mengenai keamanan publik ini teruji saat ia menerima audiensi jajaran pengurus Perbakin Sumsel. Di satu sisi, ia menyambut rencana kompetisi menembak nasional ”Kapolda Sumsel Cup” sebagai sarana prestasi. Namun di sisi lain, ia memberikan garis batas yang tegas: olahraga harus berjalan di atas fondasi disiplin senjata yang sangat ketat.

Dukungan Kapolda terhadap atlet menembak Bumi Sriwijaya tetap berbingkai pada pengawasan Polri. Ia tidak menginginkan adanya penyalahgunaan unit senjata atas nama organisasi. Baginya, keterbukaan Polri dalam merangkul komunitas hobi harus diiringi dengan ketaatan total terhadap aturan main kepolisian.

Peredaran senjata api ilegal, baik rakitan maupun airsoft gun modifikasi, adalah ancaman serius. Pengawasan harus diperketat; pencegahan adalah harga mati untuk menjaga keamanan masyarakat.

Evaluasi total

Melalui instruksi ini, Sandi Nugroho seolah sedang mengirimkan pesan kuat kepada publik dan internal kepolisian. Evaluasi total yang ia perintahkan mencakup seluruh lini, mulai dari pengetatan izin baru, pengawasan masa berlaku dokumen, hingga audit terhadap peruntukan senjata di lapangan.

Kabid Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Nandang Mu’min Wijaya menjelaskan bahwa sosok Kapolda sangat mengedepankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Langkah merangkul elemen masyarakat seperti Perbakin merupakan cara Sandi untuk memastikan tata kelola senjata api di Sumatera Selatan tetap dalam kendali administrasi yang rapi dan tertutup dari celah penyimpangan.

Ke depan, instruksi Sandi ini akan menjadi tolok ukur baru bagi pengawasan senjata di Sumatera Selatan.

Keberhasilan Sang Jenderal nantinya tidak hanya diukur dari banyaknya senjata ilegal yang disita dalam operasi, tetapi dari sejauh mana sistem pengawasan yang ia tata mampu menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Ketegasan Sandi menempatkan keamanan sebagai ”harga mati” menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, keselamatan warga adalah hukum tertinggi. (suherman)