Menambal Celah Digital di Bumi Serasan Sekate

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memacu target Indeks Pemerintahan Digital hingga 3,4 pada 2030 melalui perencanaan tahun anggaran 2027. Namun, ambisi besar ini masih membentur tembok lama: infrastruktur yang timpang dan literasi digital yang belum merata di pelosok.

SEKAYU, NUSALY – Transformasi digital di tingkat daerah sering kali terjebak dalam dilema antara tuntutan kecepatan dan realitas kesiapan fondasi. Bagi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, ambisi untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digital bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk memangkas jarak geografis yang luas antara pusat pemerintahan dan warga desa.

Melalui Forum Perangkat Daerah yang digelar di Virtual Room Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Muba, Selasa (10/3/2026), pemerintah daerah mulai merancang “peta jalan” untuk tahun anggaran 2027. Forum ini menjadi krusial karena di sinilah arah kebijakan transformasi digital diuji efektivitasnya di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Kepala Dinkominfo Muba melalui Kepala Bidang Komunikasi Publik, Jerry Rinoldy, mengungkapkan bahwa akselerasi pembangunan informatika ini bertujuan mutlak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fokusnya adalah pada efisiensi birokrasi yang selama ini dianggap masih lamban dan kurang transparan.

“Kita ingin memastikan bahwa program yang dirancang mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berbasis digital,” ujar Jerry dalam paparan strategisnya.

Target 2030 dan Realitas Lapangan

Dalam perencanaan jangka menengah hingga panjang, Dinkominfo Muba telah mematok target yang sangat spesifik: Indeks Pemerintahan Digital harus menyentuh angka 3,4 pada tahun 2030. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan indikator sejauh mana teknologi informasi benar-benar terintegrasi dalam sistem birokrasi, mulai dari persuratan elektronik hingga pelayanan perizinan satu pintu.

Namun, untuk mencapai angka tersebut, Muba harus melintasi jalan terjal. Forum tersebut mengidentifikasi empat “penyakit” kronis digitalisasi di daerah. Pertama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di wilayah Muba yang memiliki karakteristik hutan dan perkebunan luas, sinyal telekomunikasi belum merata sepenuhnya. Area blank spot masih menjadi momok bagi warga di kecamatan pelosok.

Kedua adalah literasi digital masyarakat yang belum optimal. Keberadaan infrastruktur internet akan sia-sia jika masyarakatnya belum mampu menggunakan teknologi untuk kegiatan produktif atau sekadar memahami keamanan data pribadi.

Ketiga dan keempat adalah persoalan keamanan data serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan data. Masalah privasi data menjadi isu panas, mengingat serangan siber terhadap infrastruktur pemerintah daerah kian marak terjadi dalam setahun terakhir.

[Quote]Kita ingin memastikan bahwa program yang dirancang mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berbasis digital.[Quote]

Untuk mengurai benang kusut tersebut, Dinkominfo Muba mengajukan struktur program yang masif. Tercatat ada 5 program, 11 kegiatan, dan 37 subkegiatan yang disiapkan untuk rencana kerja 2027. Jumlah subkegiatan yang mencapai puluhan ini menunjukkan adanya upaya untuk membedah masalah secara mikro, mulai dari penguatan server, enkripsi data, hingga program sosialisasi literasi digital ke tingkat desa.

Singkronisasi dan “Sabuk Pengaman” Anggaran

Ambisi digitalisasi ini bagaimanapun harus tetap berpijak pada bumi. Di sinilah peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muba menjadi filter penentu. Bappeda bertugas memastikan bahwa mimpi-mimpi digitalisasi ini tidak melenceng dari visi besar pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Perencana Ahli Muda Bappeda Muba, Tri Mulyadi, dalam forum tersebut bertindak sebagai pengingat akan realitas ekonomi. Ia menegaskan bahwa apa yang disusun oleh Dinkominfo saat ini barulah sebuah draf ideal.

“Seluruh rancangan program yang disusun dalam forum perangkat daerah merupakan gambaran kebutuhan pembangunan yang ideal. Namun, pada tahap selanjutnya, seluruh usulan tersebut tetap akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun Anggaran 2027,” tegas Tri Mulyadi.

Pernyataan ini mengisyaratkan adanya proses “ikat pinggang” di masa depan. Digitalisasi tidak boleh membebani kas daerah secara ugal-ugalan tanpa hasil yang terukur. Bappeda akan melakukan verifikasi ketat untuk memastikan setiap rupiah yang keluar untuk pengadaan sistem atau infrastruktur TIK benar-benar berdampak pada kenaikan indeks dan pelayanan warga.

Urgensi Satu Data Muba

Satu poin yang menjadi sorotan dalam forum ini adalah penguatan implementasi Satu Data Muba. Selama ini, ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sering kali membuat data menjadi tumpang tindih dan tidak akurat. Kondisi ini menyulitkan pengambilan keputusan strategis, seperti distribusi bantuan sosial atau perencanaan pembangunan wilayah.

Melalui rencana kerja 2027, Dinkominfo berupaya merobohkan sekat-sekat data tersebut. Satu Data Muba diharapkan menjadi “pusat kebenaran” (single source of truth) yang bisa diakses secara terpadu oleh pemangku kepentingan. Jika ini berhasil, Muba akan menjadi rujukan bagi daerah lain di Sumatera Selatan dalam hal transparansi data.

Langkah akselerasi menuju 2027 ini adalah pertaruhan besar. Jika Muba gagal menyelesaikan masalah infrastruktur dasar dan literasi warga, maka target Indeks Pemerintahan Digital 3,4 pada 2030 hanya akan berakhir sebagai slogan kosong di ruang virtual. Namun, jika perencanaan 2027 ini dieksekusi dengan presisi dan transparansi, Musi Banyuasin berpeluang besar menjadi pemimpin transformasi digital di tingkat kabupaten di Indonesia.

Transformasi ini pada akhirnya bukan tentang seberapa canggih aplikasinya, melainkan seberapa mudah rakyat mendapatkan haknya tanpa harus mengantre panjang di kantor pemerintahan. (dhi)