Menghadapi Kemarau Ekstrem, Pemprov Sumatera Selatan Perkuat Aliansi Lintas Sektoral Cegah Kebakaran Gambut

Konsolidasi dini dari tingkat pusat hingga komando lapangan di daerah menjadi benteng pertahanan utama guna mengantisipasi ancaman siklus tahunan kebakaran hutan menjelang masuknya musim kering.

PALEMBANG, NUSALY – Ancaman siklus tahunan bencana kebakaran hutan dan lahan di daratan Sumatera Selatan kini tidak lagi disikapi secara reaktif pada saat titik api telah mengepul ke udara. Menjelang masuknya periode musim kemarau, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan langkah penataan mitigasi lebih awal dengan mengonsolidasikan kekuatan pertahanan multi-sektor secara terpadu, mulai dari kementerian teknis, otoritas wilayah, hingga kesiapan komando taktis di tingkat tapak.

Komitmen perlindungan ekosistem dan ruang hidup publik tersebut ditegaskan oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur H. Cik Ujang. Keduanya mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dalam memimpin Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla Sumsel Sekaligus Reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026.

Agenda penguatan pengawasan lingkungan hidup tersebut dipusatkan di halaman Griya Agung, Palembang, Rabu (6/5/2026) pagi. Prosesi apel tidak sekadar diisi dengan pengecekan barisan pasukan, melainkan diikuti dengan pemeriksaan detail kelaikan perlengkapan mekanis, pengaktifan kembali pos koordinasi terpusat, serta peragaan simulasi penanggulangan kebakaran secara taktis.

Keterpaduan komando memutus ego sektoral

Langkah taktis penanggulangan tahun ini dinilai memiliki bobot strategis yang lebih tinggi dibandingkan dengan pergerakan tahun-tahun sebelumnya. Menko Polkam Djamari Chaniago menyampaikan bahwa keberadaan reaktivasi desk koordinasi penanggulangan karhutla nasional menjadi instrumen vital untuk memperkuat simpul integrasi antar-lembaga negara.

Sistem kerja ini didesain agar penanganan pencegahan, penegakan hukum di lapangan, hingga upaya pemulihan pascabencana dapat dieksekusi secara cepat tanpa terhambat oleh batasan birokrasi yang kaku. Agenda penyelamatan lanskap ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden yang menaruh perhatian masif pada stabilitas kualitas udara nasional.

Djamari menegaskan, keandalan mitigasi menuntut kedisiplinan kolektif yang tinggi dari seluruh elemen bangsa tanpa kecuali. “Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan mitigasi serta membangun kerja sama yang solid dalam penanganan karhutla,” tutur Menko Polkam.

Posisi Sumatera Selatan dinilai sangat krusial dalam peta penanganan nasional karena karakteristik lahannya yang didominasi oleh hamparan gambut dalam dan kawasan perkebunan hidrologis yang rentan. Faktor-faktor fisik tersebut, ditambah dengan catatan sejarah kebakaran yang berulang, menjadikan wilayah ini sebagai parameter utama keberhasilan pengendalian dampak lingkungan di bagian selatan Pulau Sumatera.

Keberlanjutan data dan ancaman kemarau

Upaya keras yang dirintis oleh pemerintah daerah bersama jajaran komando teritorial dalam menekan angka kebakaran dalam dua tahun terakhir menunjukkan kurva penurunan yang signifikan. Berdasarkan data rekapitulasi Kementerian Kehutanan, luasan area yang terbakar secara nasional pada tahun 2024 mencapai 376.805 hektare, kemudian berhasil ditekan menjadi 359.619 hektare pada tahun 2025.

Dampak penurunan tersebut terasa nyata di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Jika pada tahun 2024 total luasan lahan yang terbakar mencakup 15.422 hektare, maka pada tahun 2025 angka tersebut menyusut tajam menjadi 5.939 hektare. Sementara itu, untuk laporan berjalan sejak tanggal 1 Januari hingga 30 April 2026, akumulasi lahan yang terdampak kebakaran dilaporkan berada di angka 79 hektare.

Kendati indikator numerik menunjukkan perbaikan, jajaran otoritas dilarang keras untuk mengendurkan pengawasan di lapangan. “Penurunan ini patut disyukuri, tetapi tidak boleh membuat kita lengah. Justru capaian ini harus dipertahankan melalui kerja yang lebih disiplin, lebih dini, dan lebih terpadu,” ucap Djamari mengingatkan.

Kewaspadaan tinggi harus segera dipasang mengingat fluktuasi iklim global yang kian sulit diprediksi. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa sebagian besar wilayah kepulauan Indonesia mulai memasuki masa kemarau pada rentang April hingga Juni 2026. Khusus untuk teritori Sumatera Selatan, awal pergeseran musim kering diproyeksikan mulai berjalan pada pertengahan Mei ini.

Perbandingan Luas Kebakaran Hutan dan Lahan 2024–2025

(Sumber: Kementerian Kehutanan)

Menetapkan prioritas pada 12 wilayah rawan

Menindaklanjuti potensi risiko kekeringan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan telah merampungkan peta kerawanan spasial. Sebanyak 12 kabupaten dan kota ditetapkan sebagai area prioritas satu yang membutuhkan pengawasan ketat, peningkatan intensitas patroli gerak cepat, serta pemetaan ketersediaan kantong-kantong air permukaan.

Gubernur Sumatera Selatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para bupati diperintahkan untuk menempatkan isu karhutla sebagai agenda darurat utama sepanjang musim kemarau. Kesiapan operasional wajib dipastikan hingga ke unit terkecil, termasuk pembukaan jalur evakuasi mekanis dan optimalisasi fungsi deteksi dini sensor titik panas (hotspot).

Pemerintah juga memberikan peringatan keras kepada sektor swasta yang bergerak di bidang konsesi kehutanan, perkebunan komoditas, dan pertambangan yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan. Korporasi diwajibkan memenuhi seluruh regulasi pemenuhan sarana pemadam internal dan tidak boleh abai terhadap kondisi ekosistem di sekitar wilayah kerja mereka.

“Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi sumber persoalan,” ujar Djamari dengan nada tegas.

Sebagai wujud dukungan fisik bagi pergerakan personel di lapangan, dalam rangkaian apel tersebut diserahkan pula bantuan awal stimulan penanggulangan bencana senilai Rp2,8 miliar dari pemerintah pusat. Alokasi bantuan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan armada sepeda motor trail khusus pemadam, unit mesin pompa air tekanan tinggi, alat pelindung diri (APD) standar penanganan kebakaran, serta perlengkapan taktis pendukung lainnya.

Agenda konsolidasi akbar ini ditutup dengan peragaan simulasi pemadaman terintegrasi yang melibatkan kerja sama antara helikopter pengebom air (water bombing), tim darat Manggala Agni, jajaran TNI, Polri, serta masyarakat peduli api. Sinergi ini menegaskan kesiapan penuh Sumatera Selatan sebagai benteng pertahanan ekologis dalam menjaga kelestarian udara dan roda ekonomi kawasan tetap berputar tanpa bayang-bayang kabut asap. (ADV)

NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang