Pansus III DPRD Sumsel Bedah Kinerja Bank Sumsel Babel

DPRD Sumatera Selatan mendesak optimalisasi dividen dan penguatan keamanan siber nasabah PT Bank Sumsel Babel. Evaluasi LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah dalam menopang ekonomi melalui penyaluran KUR yang merata.

PALEMBANG, NUSALY – Capaian kinerja PT Bank Sumsel Babel sepanjang tahun buku 2025 kini berada di bawah meja pemeriksaan Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Evaluasi mendalam ini digelar dalam rapat kerja di Gedung DPRD Provinsi Sumsel pada Rabu 8 April 2026. Fokus utama legislator tertuju pada setoran dividen ke kas daerah dan sejauh mana bank daerah ini memutar roda ekonomi lokal.

Ketua Pansus III DPRD Sumsel memimpin langsung penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur. Bank Sumsel Babel (BSB) dituntut menjaga performa keuangan tetap solid. Dinamika ekonomi global bukan alasan untuk melempem. BSB mengemban tugas ganda sebagai entitas bisnis pencari laba sekaligus penggerak ekonomi rakyat di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Realisasi laba bersih tahun 2025 menjadi sorotan utama. Angka ini menjadi dasar penentuan dividen. Optimalisasi setoran kas daerah sangat krusial guna membiayai infrastruktur dan pelayanan publik. DPRD ingin memastikan setiap rupiah penyertaan modal dari uang rakyat kembali dalam bentuk manfaat pembangunan yang nyata di lapangan.

Pemerataan ekonomi lokal

Legislator memberikan catatan keras soal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR wajib menyentuh pelosok, bukan cuma menumpuk di kota besar. Sektor pertanian dan UMKM harus jadi sasaran utama. Mereka adalah tulang punggung ekonomi daerah yang paling tahan banting terhadap gejolak pasar nasional.

Transformasi digital manajemen BSB juga masuk radar pengawasan parlemen. Transaksi non-tunai di Sumatera Selatan terus meningkat. Kondisi ini membuat keamanan siber atau cyber security menjadi harga mati. Perlindungan data nasabah dilarang kompromi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan milik daerah.

Teknologi canggih tidak ada gunanya tanpa mitigasi risiko kejahatan digital yang kian beragam. Anggota Pansus III mengingatkan manajemen BSB agar tidak lengah. Transformasi layanan digital wajib dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat di desa-desa. BSB harus menjadi garda terdepan dalam menghadirkan sistem transaksi yang modern dan aman.

Sinkronisasi program sosial

Rapat kerja turut membahas pemenuhan modal inti sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pansus III berkomitmen mendukung penguatan modal tersebut. Syaratnya sederhana: performa bank harus meningkat secara menyeluruh. Dukungan legislatif bertujuan agar BSB punya ruang gerak luas dalam melakukan ekspansi bisnis dan penyaluran kredit produktif.

Alokasi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2026 juga harus berubah. Pansus III meminta CSR Bank Sumsel Babel diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Fokusnya adalah pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting di berbagai kabupaten yang masih tinggi.

Hasil pembahasan ini akan disusun menjadi rekomendasi resmi Pansus III DPRD Sumsel. Rekomendasi bakal disampaikan dalam Rapat Paripurna sebagai masukan strategis terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025. Pengawasan ketat ini diharapkan mampu memacu manajemen Bank Sumsel Babel untuk terus berinovasi demi kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. (dhi)