Pansus III DPRD Sumsel Bedah Kinerja BUMD Swarna Dwipa LKPJ 2025

Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan menyasar performa Badan Usaha Milik Daerah. Legislatif menuntut profesionalisme pengelolaan aset guna mendongkrak dividen dan Pendapatan Asli Daerah.

PALEMBANG, NUSALY – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat kerja bersama PT Swarna Dwipa Sumsel di Palembang, Jumat 10 April 2026. Pertemuan tersebut bagian rangkaian evaluasi mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025. Fokus utama pembahasan tertuju pada derajat kontribusi riil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat postur Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pimpinan Pansus III DPRD Sumsel menekankan transformasi profesionalisme tubuh BUMD agar tidak sekadar jadi beban administratif pemerintah daerah. Sinergi pemerintah provinsi dan perusahaan daerah wajib hasilkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan perusahaan jadi tuntutan mutlak yang disoroti legislatif dalam forum evaluasi.

Pengelolaan aset daerah yang dikuasai BUMD harus dipastikan produktif dan kompetitif. Pansus III mengingatkan jajaran direksi bahwa suntikan modal negara wajib dibarengi peningkatan performa bisnis terukur. Tata kelola perusahaan bersih dari inefisiensi kunci bagi penguatan kapasitas fiskal daerah melalui setoran dividen optimal.

Capaian kinerja dan tantangan operasional

Perwakilan PT Swarna Dwipa Sumsel memaparkan rincian capaian kinerja tahun buku 2025 di hadapan anggota legislatif. Paparan mencakup realisasi program kerja, kontribusi terhadap kas daerah, serta hambatan operasional dalam persaingan usaha. Langkah strategis disiapkan guna meningkatkan daya saing perusahaan melalui pembenahan internal serta ekspansi unit bisnis pada periode mendatang.

Optimalisasi aset dan efektivitas program usaha jadi poin krusial diskusi. Anggota Pansus III melayangkan sejumlah pertanyaan tajam mengenai peluang pengembangan bisnis yang dinilai belum tergali maksimal. Legislatif mendorong terobosan manajemen guna memastikan setiap unit usaha mampu beroperasi mandiri tanpa ketergantungan anggaran daerah.

DPRD Sumatera Selatan meminta PT Swarna Dwipa segera melakukan pemetaan ulang potensi pasar. Kinerja perusahaan harus menunjukkan tren positif agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Hambatan administratif maupun teknis yang dilaporkan wajib dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektoral bersama pemerintah provinsi.

Fungsi pengawasan dan rekomendasi

Rapat evaluasi diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyempurnakan manajemen BUMD. Pembahasan LKPJ Gubernur jadi instrumen penting bagi legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. DPRD memastikan seluruh kegiatan operasional perusahaan daerah berjalan sesuai perencanaan strategis.

Sinergi kelembagaan diarahkan pada perwujudan tata kelola pemerintahan bersih dan berorientasi kemandirian daerah. Penilaian terhadap kinerja BUMD akan jadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan fiskal tahun depan. Penekanan pada aspek kebermanfaatan publik tetap jadi parameter utama dalam setiap keputusan dewan.

Pembahasan draf LKPJ 2025 terus dimatangkan melalui serangkaian rapat kerja Pansus. DPRD Sumsel berkomitmen menjaga marwah pengawasan anggaran demi memastikan setiap investasi daerah memberikan imbal hasil signifikan. Profesionalisme BUMD fondasi penting bagi percepatan pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan. (dhi)