Bawaslu OKI Dukung Validasi Data Pemilih, Antisipasi Potensi Kecurangan Pilkada 2024

Palembang, NUSALY.COM – Dalam persiapan menuju Pilkada Serentak 2024, langkah-langkah strategis untuk menjaga integritas demokrasi terus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan. Salah satu poin utama adalah validasi data pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), terutama mereka yang telah meninggal dunia. Langkah ini mendapatkan dukungan penuh dari Anggota Bawaslu OKI, RA. Muhammad Oki Mabruri, yang menilai inisiatif ini penting untuk mencegah potensi kecurangan dalam pemilu.

Validasi Pemilih TMS: Upaya Cegah Penyalahgunaan Surat Suara

Dalam Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Selatan Tahun 2024 yang digelar di Hotel Wyndham Palembang, Kamis (14/11/2024), Oki Mabruri menyampaikan dukungannya terhadap validasi pemilih TMS. “Langkah ini merupakan upaya penting untuk menjaga integritas proses demokrasi kita,” tegasnya.

Menurut Oki, pemberian tanda khusus pada pemilih TMS, seperti mereka yang telah meninggal dunia, adalah bentuk pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan surat suara. Ia menambahkan bahwa hal ini menjadi langkah konkret Bawaslu dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu.

Bawaslu Sumsel, melalui Anggotanya, Massuryati, juga menegaskan pentingnya langkah ini. Ia meminta agar pemilih yang telah meninggal sejak 22 November 2024 diberikan tanda khusus dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Pemilih yang TMS, khususnya yang telah meninggal, tidak boleh menerima undangan memilih dari KPPS. Instruksi ini sudah disampaikan oleh Pimpinan Bawaslu RI agar segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota,” ungkap Massuryati.

Pencegahan Potensi Manipulasi Surat Suara

Langkah pencoretan pemilih yang telah meninggal dunia merupakan bagian dari strategi untuk mencegah potensi manipulasi surat suara. Massuryati menegaskan, “Surat suara yang seharusnya tidak terpakai sering kali menjadi celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan. Ini yang harus kita cegah bersama.”

Selain itu, Bawaslu juga memberikan perhatian khusus pada data pemilih di lokasi-lokasi tertentu seperti lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurut Massuryati, “Koordinasi dengan pihak terkait sangat penting untuk memastikan data pemilih di lokasi khusus ini akurat dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.”

Peran Sentral Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu

Dalam forum tersebut, Massuryati juga menyoroti peran sentral Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu. Ia mengingatkan bahwa kewenangan untuk menentukan pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran pidana, sepenuhnya berada di tangan Bawaslu.

“Proses pemeriksaan, registrasi, dan pembahasan pelanggaran dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sentra Gakkumdu hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi keputusan ada di tangan Bawaslu,” tegasnya.

Penegasan ini menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman terkait proses penanganan pelanggaran pemilu, sekaligus memastikan bahwa prosedur hukum yang ditempuh benar-benar transparan dan akuntabel.

Konsistensi dalam Pengawasan Pilkada 2024

Bawaslu Sumsel berharap seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan bersih, adil, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Upaya validasi data pemilih ini hanyalah salah satu langkah dari serangkaian strategi pengawasan yang telah dirancang.

“Kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 menjadi momentum demokrasi yang berkualitas. Dengan data pemilih yang akurat dan sistem pengawasan yang ketat, kita optimistis proses pemilu dapat berjalan lancar,” ujar Oki Mabruri.

Mengawal Demokrasi yang Bersih dan Berintegritas

Langkah validasi data pemilih TMS, terutama yang telah meninggal dunia, menjadi bukti nyata keseriusan Bawaslu dalam menjaga integritas Pilkada Serentak 2024. Dengan pengawasan yang ketat, koordinasi yang baik antara Bawaslu dan KPU, serta penegakan hukum yang transparan, diharapkan proses demokrasi di Sumatera Selatan dapat berjalan sesuai prinsip jujur dan adil. Dalam hal ini, dukungan masyarakat juga sangat diperlukan untuk memastikan pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan. (dhi)