Target peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan menjadi 71,00 melalui penguatan sinergi dan digitalisasi data dukung.
SEKAYU, NUSALY – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menargetkan peningkatan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari B menjadi BB pada tahun 2026. Di bawah kepemimpinan Bupati H M Toha Tohet SH dan Wakil Bupati Kyai H Abdur Rohman Husen, Pemkab Muba menetapkan target capaian nilai akuntabilitas (AKIP) naik menjadi 71,00.
Langkah akselerasi tersebut dibahas dalam rapat Konsolidasi dan Evaluasi Kinerja yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Muba, Sekayu, Kamis (25/6/2026). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan capaian dari tahun 2025 lalu, di mana Kabupaten Muba memperoleh nilai 69,32 dengan predikat B.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Muba, Drs H RE Aidil Fitri MSi, menegaskan bahwa pencapaian tata kelola pemerintahan yang akuntabel merupakan tanggung jawab seluruh jajaran pemerintah daerah, bukan hanya urusan satu sektor semata.
“Capaian nilai AKIP Kabupaten Muba selama beberapa tahun terakhir terus menunjukkan tren peningkatan. Untuk mencapai target predikat BB, setiap rekomendasi hasil evaluasi internal yang dilakukan Inspektorat Muba harus segera ditindaklanjuti agar perbaikan yang dilakukan benar-benar berdampak pada kualitas kinerja,” ujar Aidil.
Optimalisasi teknologi informasi dan regulasi kinerja
Guna memenuhi target nilai AKIP 71,00 tersebut, Pemkab Muba telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satu instrumen utama yang dioptimalkan adalah pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan sistem perkantoran elektronik (E-Office) yang saat ini telah berjalan 100 persen di seluruh perangkat daerah.
Kepala Bagian Organisasi Setda Muba, Hj Nurzahrawati SPd MT, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola yang efektif dan efisien, sekaligus menggeser ketergantungan pada dokumen manual.
Penilaian SAKIP sendiri difokuskan pada empat komponen utama, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal. Selain digitalisasi, pemkab juga tengah menyiapkan regulasi terkait pemberian reward and punishment (penghargaan dan pembinaan kinerja) bagi perangkat daerah berdasarkan capaian kinerja mereka.
“SAKIP adalah milik bersama. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bergerak bersama melakukan perbaikan berkelanjutan, termasuk mengubah pola kerja agar lebih berorientasi pada hasil dan peningkatan skor kinerja,” kata Nurzahrawati.
Penajaman indikator sasaran berbasis dampak
Di sisi perencanaan, Pemkab Muba juga memfokuskan perbaikan pada penyusunan target kerja di setiap instansi agar lebih menyentuh output yang terukur di masyarakat.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muba, M Salim ST, menyampaikan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, khususnya dalam merumuskan indikator program kerja dinas.
“Perencanaan kinerja perlu terus disempurnakan melalui orientasi sasaran yang berbasis outcome (dampak), revisi target berdasarkan tren data yang ada, serta penajaman indikator yang memenuhi prinsip SMART atau spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas,” pungkas Salim. (dhi)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
