Dalam penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Gubernur Herman Deru menegaskan pentingnya evaluasi internal untuk meningkatkan kepatuhan tata kelola keuangan daerah.
PALEMBANG, NUSALY – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada legislatif. Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-XXXVII di Gedung DPRD Sumsel, Senin (22/6/2026).
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, Raperda pertanggungjawaban tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dari hasil audit tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
“Kita telah berhasil meraih opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut. Pemerintah Provinsi Sumsel telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pembangunan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan,” ujar Herman Deru.
WTP Bukan Akhir Evaluasi
Raihan opini WTP tidak membuat pemerintah daerah berhenti melakukan evaluasi. Dalam pidatonya, Herman Deru mengakui masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK RI yang harus segera ditindaklanjuti.
Pemerintah Provinsi Sumsel menyatakan akan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan di seluruh OPD. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan pada masa mendatang.
Dukungan Legislatif
Wakil Ketua DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam mengapresiasi capaian tersebut dan menyebut raihan WTP sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan.
“Selamat atas predikat WTP yang berhasil diperoleh oleh Pemprov Sumsel selama 12 kali berturut-turut. Ini merupakan bukti komitmen bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” kata Ilyas.
Rapat kemudian diskors dan akan dilanjutkan pada Jumat (26/6/2026) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel. (dhi)
NUSALY.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kabar pilihan editor dan breaking news di nusaly.com. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.. Gabung saluran WhatsApp NUSALY.com sekarang
