Pemprov Jawab Pandangan DPRD Sumsel, Tekankan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik dan Pembangunan

Palembang, Nusaly.com – Rapat Paripurna DPRD Sumsel ke-84 menjadi ajang dialog penting antara eksekutif dan legislatif. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Ir. S.A. Supriono, menyampaikan tanggapan Gubernur Sumsel terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2023.

Rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari proses legislasi daerah, di mana DPRD dan Pemprov Sumsel bersama-sama membahas dan mengevaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Apresiasi dan Penghargaan atas Masukan DPRD Sumsel

Supriono mengawali tanggapannya dengan menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pandangan, saran, kritik, serta partisipasi aktif dari seluruh fraksi DPRD Sumsel.

Fraksi-fraksi yang terdiri dari Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, PAN, Hanura, Perindo, dan PPP telah memberikan masukan yang berharga bagi penyempurnaan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD ini mencerminkan aspirasi masyarakat yang mereka wakili, sehingga menjadi pertimbangan penting bagi Pemprov Sumsel dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan daerah.

WTP 10 Kali Berturut-turut: Bukti Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu poin penting yang disoroti adalah pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov Sumsel selama sepuluh tahun berturut-turut.

Supriono menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti komitmen Pemprov Sumsel dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemprov Sumsel telah disajikan secara wajar, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan tidak terdapat kesalahan material yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

“Opini WTP ini diraih ke sepuluh kalinya secara berturut-turut. Ini menjadi semangat untuk mempertahankan ini di tahun selanjutnya,” ujar Supriono.

Dukungan terhadap BUMN, Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial

Dalam tanggapannya, Supriono juga menyampaikan sejumlah komitmen Pemprov Sumsel dalam berbagai bidang. Pemprov Sumsel menyatakan dukungannya terhadap BUMN dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, Pemprov juga berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Sumsel, serta mendukung BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Pemprov Sumsel berkomitmen meningkatkan pelayanan sosial di panti sosial melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM,” tambah Supriono.

Pelestarian Lingkungan dan Penanganan Bencana

Pemprov Sumsel juga menunjukkan perhatian serius terhadap isu lingkungan. Supriono menyampaikan dukungan terhadap adanya dokumen kajian keberlanjutan lingkungan hidup untuk mencegah bencana alam.

Selain itu, Pemprov juga berkomitmen untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam menanggulangi bencana banjir yang sering terjadi di beberapa daerah di Sumsel.

Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Optimalisasi Anggaran

Menjawab kritik dan saran dari fraksi-fraksi DPRD terkait infrastruktur jalan, Supriono menjelaskan bahwa upaya perbaikan terus dilakukan. Pemprov Sumsel juga berkomitmen untuk melakukan optimalisasi belanja anggaran daerah agar lebih efektif dan efisien.

“Upaya perbaikan infrastruktur jalan di daerah terus dilakukan. Selain itu dilakukan berbagai upaya optimalisasi Belanja anggaran daerah. Dan peningkatan nilai aset dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Supriono.

Peningkatan PAD dan Pengembangan Ekonomi Lokal

Dalam rangka meningkatkan PAD Sumsel, Pemprov terus melakukan pembenahan melalui pelayanan pajak dan retribusi, serta meningkatkan inovasi dan kebijakan yang mendukung ekonomi lokal. Supriono juga mengungkapkan bahwa Pemprov telah mengintegrasikan beberapa kebijakan sektor unggulan untuk meningkatkan potensi ekonomi makro di Sumsel.

Koordinasi Lanjutan dengan OPD

Menyadari bahwa masih diperlukan informasi yang lebih detail terkait poin-poin yang telah disampaikan, Supriono menyatakan kesediaan untuk melakukan koordinasi lanjutan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra DPRD.

Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan oleh Pemprov Sumsel dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pandangan Umum DPRD: Menyelaraskan Visi Pembangunan

Wakil Ketua DPRD Sumsel, Muchendi Mahzareki, menjelaskan bahwa pandangan umum yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi pada 3 Juni lalu bertujuan untuk menyelaraskan pandangan antara legislatif dan eksekutif terkait penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Pandangan umum ini menjadi dasar bagi DPRD dalam memberikan persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Rapat Paripurna DPRD Sumsel ke-84 menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik.

Tanggapan Pemprov Sumsel terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat dan berdampak positif bagi kemajuan Provinsi Sumatera Selatan. ***